Tingkat Ketergantungan Penggunaan Kendaraan Pribadi di Samarinda Tinggi

RRI.CO.ID, Samarinda - Tingginya biaya transportasi yang ditanggung masyarakat dinilai tidak lepas dari minimnya ketersediaan angkutan umum di Kota Samarinda. Kondisi ini membuat masyarakat semakin bergantung pada kendaraan pribadi untuk memenuhi keperluan mobilitas sehari-hari.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan Henry Gultom, menyebut beban biaya transportasi masyarakat saat ini sudah tergolong tinggi. Ia menilai situasi ini mencerminkan belum optimalnya sistem transportasi publik di daerah. Menurutnya, secara ideal pengeluaran transportasi masyarakat berada pada kisaran 10 hingga 15 persen dari total pendapatan. Namun dalam kenyataannya, biaya transportasi saat ini dapat mencapai 40 hingga 50 persen dari pendapatan.

“Kalau biaya transportasi sudah mencapai 40 sampai 50 persen dari pendapatan, itu artinya sudah terlalu tinggi,” ujarnya pada Selasa 17 Maret 2026. Ia menegaskan kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem transportasi yang ada.

Tingginya biaya transportasi memaksa masyarakat menyesuaikan pengeluaran untuk keperluan lainnya. Hal ini berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk keperluan dasar seperti makanan dan keperluan rumah tangga. Menurut Tiopan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya pilihan transportasi publik di Samarinda. Jaringan angkutan umum dinilai belum berkembang seiring dengan perluasan kawasan permukiman yang terus bertambah.

“Perumahan sudah berkembang sampai ke berbagai wilayah, tetapi jaringan angkutan umum belum banyak diperbarui,” ujarnya. Akibatnya, masyarakat di kawasan permukiman baru tidak memiliki banyak alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi.

Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi ini turut meningkatkan beban biaya transportasi bulanan masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menambah kemacetan serta konsumsi bahan bakar.

Tiopan menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem transportasi publik yang ada saat ini. Upaya tersebut termasuk memperluas jangkauan rute angkutan umum ke kawasan permukiman yang berkembang. Selain itu, pemerintah provinsi juga dinilai dapat mengambil peran dalam menyediakan layanan transportasi antarwilayah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pengembangan transportasi publik dinilai dapat dilakukan secara lebih optimal.

“Ketersediaan angkutan umum bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keperluan masyarakat,” katanya. Ia menekankan penguatan transportasi publik menjadi langkah penting untuk menekan tingginya biaya transportasi yang selama ini ditanggung masyarakat.