RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program visi dan misi Gratis Pol, memberikan fasilitas gratis biaya administrasi perumahan bagi masyarakat. Program tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian dengan biaya awal yang lebih ringan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan pada tahun sebelumnya pemerintah daerah telah mengalokasikan bantuan untuk 1.000 unit rumah.

Firnanda menjelaskan alokasi tersebut disiapkan untuk menanggung biaya administrasi perumahan yang diajukan melalui pengembang dan lembaga perbankan. Namun realisasi program belum mencapai target yang telah ditetapkan.

“Program daerah kemarin menyiapkan sekitar 1.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Tetapi permintaan yang masuk kepada kami hanya sekitar 200 unit,” katanya, Kamis, 5 Maret 2026.

Fitra menegaskan rendahnya realisasi tersebut bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan karena pengajuan tagihan dari pengembang dan pihak perbankan yang belum sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah.

Menurutnya mekanisme program tersebut dilakukan melalui pengembang perumahan yang bekerja sama dengan bank penyalur kredit. Setelah proses administrasi berjalan, pihak bank kemudian mengajukan tagihan biaya administrasi kepada pemerintah provinsi.

“Tagihan gratis biaya administrasi itu masuknya dari developer ke bank, kemudian bank yang menagihkannya kepada kami. Jadi jika tidak diajukan, maka tidak tercatat sebagai realisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan sisa kuota yang belum terserap pada tahun 2025 masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun berikutnya selama program tersebut tetap berjalan.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahkan telah menambah alokasi bantuan menjadi 2.000 unit rumah. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh masyarakat yang sedang mengakses pembiayaan perumahan.

Fitra menegaskan realisasi program sangat bergantung pada pengajuan dari pengembang dan lembaga perbankan yang menyalurkan kredit perumahan kepada masyarakat.

“Di tahun 2026 kami sudah menyiapkan alokasi 2.000 unit untuk program gratis biaya administrasi perumahan. Realisasinya bergantung pada developer dan perbankan yang mengajukan tagihan kepada kami,” ujarnya.