RRI.CO.ID, Samarinda - Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Syaparudin, menyampaikan pemerintah tengah berupaya menghubungkan sistem drainase di kawasan Simpang Empat PM Nur menuju Sungai Karang Mumus. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah prioritas dalam strategi pengendalian banjir di Samarinda, khususnya di wilayah Sempaja yang selama ini kerap terdampak genangan air saat hujan deras.

Menurutnya, sejumlah titik drainase di kawasan tersebut masih terputus sehingga aliran air tidak mengalir secara optimal. Kondisi ini menyebabkan air tertahan di beberapa lokasi dan akhirnya meluap ke jalan maupun permukiman warga di sekitarnya.

Syaparudin menjelaskan TWAP mendapat tugas langsung dari wali kota untuk mengawal proses percepatan penanganan tersebut. Pengawalan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR, termasuk memastikan tahapan teknis berjalan sesuai rencana. Saat ini, tim teknis masih melakukan penghitungan detail terhadap panjang saluran drainase yang perlu disambungkan. Perhitungan tersebut mencakup titik-titik yang menjadi hambatan utama konektivitas aliran air menuju sungai.

“Drainase di PM Nur itu masih terputus-putus, sekarang yang terputus itu kita sambung supaya arus air bisa terkoneksi sampai ke sungai,” ujarnya pada Minggu, 28 Februari 2026. Ia menegaskan langkah ini merupakan solusi jangka pendek yang diharapkan mampu segera mengurangi genangan air di kawasan simpang empat.

Peninjauan lapangan juga telah dilakukan untuk memastikan kondisi riil drainase dan melihat langsung hambatan yang ada. Hasil kajian teknis dari tim SDA nantinya akan dipresentasikan kepada wali kota sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan lanjutan.

Syaparudin menambahkan proses penggalian di beberapa titik merupakan bagian dari normalisasi jalur air agar aliran tidak lagi tersumbat. Selain memperlancar arus air, pekerjaan tersebut juga diharapkan mampu membagi aliran air ke beberapa jalur sehingga tidak terkonsentrasi di satu kawasan.

TWAP menargetkan laporan teknis dapat rampung dalam waktu dekat agar proses perencanaan anggaran segera dilakukan. Setelah laporan diserahkan, pemerintah kota akan menentukan kebutuhan biaya serta tahapan pelaksanaan pembangunan drainase lanjutan sebagai bagian dari program pengendalian banjir secara bertahap dan berkelanjutan.