RRI.CO.ID, Kukar - Persiapan menghadapi Porprov Kaltim belum sepenuhnya berjalan mulus di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah cabang olahraga masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), termasuk cabang olahraga dayung.

Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kukar mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat tanding mencapai lebih dari Rp1 miliar. Angka tersebut dinilai sebagai kebutuhan riil untuk memenuhi standar pertandingan resmi.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PODSI Kukar, Junaidi, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut telah dihitung secara detail berdasarkan spesifikasi tiap nomor lomba.

“Perahu dan dayung itu bukan pelengkap, itu inti olahraga ini. Kalau seragam mungkin bisa disiasati, tapi untuk pertandingan resmi, peralatan utama tidak bisa ditawar,” ujarnya, Sabtu, 28 Februari 2026.

Dalam rapat bersama KONI sebelumnya, PODSI Kukar diminta memaparkan rincian kebutuhan alat tanding. Dari hasil pemaparan, total anggaran yang dibutuhkan menembus Rp1 miliar.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima pengurus, alokasi dana yang tersedia disebut hanya sekitar Rp70 juta dan nominal tersebut pun belum final.

“Perbedaannya sangat jauh. Kami diminta bicara target emas, tapi dukungan alat tidak sebanding. Kami mengajukan angka itu dengan perhitungan yang jelas, bukan asal minta,” katanya.

Menurut Junaidi, selama ini atlet dayung Kukar tetap mampu berprestasi meski berlatih dengan fasilitas terbatas. Pada ajang BK Porprov Kaltim, atlet Kukar bahkan mampu meraih setengah dari perolehan emas pesaing utama, meski dukungan sarpras belum ideal.

“Dengan dukungan minim saja kami masih bisa bersaing. Kalau standar alat terpenuhi, tentu peluangnya jauh lebih besar,” katanya.

Ia menjelaskan, peralatan tanding memiliki standar ketat dari federasi. Jika spesifikasi tidak sesuai, atlet berisiko tidak diizinkan bertanding. Setiap nomor lomba juga membutuhkan jenis perahu berbeda, belum termasuk kebutuhan cadangan serta biaya perawatan.

“Latihan mungkin bisa disesuaikan. Tapi saat pertandingan, semua harus sesuai regulasi. Bahkan seragam pun ada standarnya, apalagi perahu dan dayung,” ujarnya.

Tingginya harga satu unit perahu tanding beserta perlengkapannya menjadi faktor utama membengkaknya kebutuhan anggaran hingga lebih dari Rp1 miliar.

PODSI Kukar berharap pemerintah daerah dan pihak terkait mempertimbangkan dukungan berdasarkan capaian prestasi dan kebutuhan riil di lapangan.

“Kalau memang ingin membangun jalur prestasi, maka standar harus dipenuhi. Jangan hanya bicara target tanpa dukungan konkret,” katanya.

Sementara itu, Kabid Binpres Dispora Kukar, Rita Agustina, mengaku belum menerima rincian detail terkait usulan anggaran tersebut. Ia menyebut masih menunggu hasil pembahasan dan ekspos bersama KONI serta pejabat teknis.

“Saya belum melihat langsung usulan Rp1 miliar itu. Kami masih menunggu pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.