RRI.CO.ID, Samarinda - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027 dilakukan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Konsultasi Publik RKPD yang digelar pada Selasa, 24 Februari 2026 di Bapperida Kota Samarinda sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya stabil. Tekanan inflasi serta dinamika harga kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan suci Ramadan, menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

“Penyusunan RKPD tahun ini dilaksanakan dalam situasi yang penuh tantangan. Kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil dan tekanan inflasi masih kita rasakan,” katanya. Ia menegaskan pemerintah daerah harus mampu menyusun kebijakan yang tepat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi riil masyarakat.

Saefuddin menjelaskan ketidakpastian geopolitik global turut memengaruhi kondisi nasional hingga ke daerah, termasuk rantai pasok dan harga komoditas. Dampaknya terlihat pada fluktuasi harga barang serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang memerlukan langkah antisipatif melalui kebijakan daerah yang responsif dan terukur.

Selain persoalan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tantangan struktural seperti pengangguran dan kemiskinan yang masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Kesenjangan pelayanan publik serta kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan yang matang.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan. Perencanaan yang terintegrasi dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung satu sama lain.

Melalui forum konsultasi publik, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Samarinda.