RRI.CO ID, Samarinda - Program pendidikan Gratispol kembali menjadi perhatian publik setelah aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Senin 23 Februari 2026. Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan program pendidikan gratis yang dinilai masih memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan penjelasan langsung terkait capaian program. Ia menegaskan pemerintah daerah terus memperluas jangkauan penerima manfaat sebagai bentuk komitmen terhadap akses pendidikan tinggi.

Menurut data pemerintah provinsi, jumlah penerima Gratispol mengalami peningkatan signifikan dalam satu tahun terakhir. Pada 2025 tercatat sekitar 24 ribu mahasiswa menerima bantuan, sedangkan pada 2026 jumlahnya melonjak menjadi 158.981 mahasiswa dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

Rudy Mas’ud menilai angka tersebut menunjukkan program berjalan dan terus berkembang. “Bayangkan sudah 158.981 ribu mahasiswa yang menerima manfaat Gratispol,” katanya.

Pemerintah menjelaskan program ini diperuntukkan bagi mahasiswa ber-KTP Kalimantan Timur yang telah berdomisili minimal tiga tahun. Bantuan mencakup jenjang pendidikan mulai strata satu hingga doktoral dengan syarat usia serta ketentuan akademik tertentu.

Rudy Mas'ud juga menegaskan mekanisme seleksi tidak dilakukan pemerintah provinsi secara langsung. “Seleksi dilakukan kampus, provinsi hanya menyalurkan anggaran, bukan keputusan sepihak,” ujarnya, menekankan.

Pemerintah provinsi menyatakan evaluasi tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran. Penjelasan tersebut sekaligus menjadi upaya meredam kesalahpahaman mengenai mekanisme program di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan pendidikan Gratispol.