RRI.CO.ID, Samarinda – Penguatan data penyandang disabilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui program Berdikari mendapat dukungan penuh dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) setempat. Minimnya data akurat selama ini dinilai menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan dan layanan yang tepat sasaran.

Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kutai Kartanegara, Lina Oktaviani, mengungkapkan persoalan terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas adalah ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan riil di lapangan. “Kendala utama itu penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena keterbatasan tim di lapangan, pendataan belum maksimal,” ucap Lina dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda, dikutip Kamis 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan, tanpa data terperinci, bantuan seperti alat bantu, sembako, hingga pelatihan sering kali tidak tepat sasaran. “Harapannya dengan pendataan ini, penyaluran bantuan benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka,” kata Lina.

Salah satu contoh konkret adalah bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik. Menurut Lina, selama ini mayoritas kursi roda yang dibagikan merupakan tipe standar seperti yang tersedia di rumah sakit. “Padahal setiap ragam disabilitas itu berbeda. Ada yang membutuhkan kursi roda seperti kursi roda balap, ada juga anak dengan cerebral palsy berat yang membutuhkan kursi roda khusus untuk posisi berbaring,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap alat bantu juga harus menyesuaikan ukuran tubuh dan kenyamanan pengguna. “Kalau tidak sesuai, tentu tidak maksimal. Sekarang alhamdulillah Dinas Sosial sudah mulai menyerahkan kursi roda yang lebih tepat dan terbukti lebih nyaman,” ucapnya.

Selain soal bantuan, Lina menyoroti persoalan data ganda dan data yang belum diperbarui. “Kadang di lapangan penyandang disabilitasnya sudah lanjut usia atau bahkan sudah wafat, tetapi datanya belum berubah. Ini yang ingin kami perbaiki agar tidak terjadi double data,” kata dia.

Ia juga menyebut masih banyak anak penyandang disabilitas usia sekolah, terutama yang bersekolah di sekolah inklusif, belum terdata. “Bahkan anak-anak kelahiran masa pandemi COVID-19 yang kini berusia empat sampai lima tahun juga banyak yang belum terdata. Dengan program Berdikari, kami mulai mendata bibit-bibit disabilitas yang nantinya bisa dikembangkan potensinya,” ujarnya.

Terkait mekanisme pendataan, Lina menjelaskan sistem dilakukan secara digital menggunakan formulir daring yang terintegrasi dengan basis data Dinas Sosial Kukar. “Pendataan kami buat melalui Google Form yang terhubung dengan sistem pengolahan data. Dinas Sosial menyebarluaskan tautan ke kelurahan, lalu diteruskan ke RT dan masyarakat. Kami dari PPDI juga menyebarkan ke orang tua, komunitas, dan sekolah inklusif,” ucap Lina.

Hingga pendataan terakhir, tercatat sekitar 1.211 penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara telah mengisi formulir tersebut. Data ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang lebih akurat, sehingga program pemberdayaan tidak lagi sekadar bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian dan pengembangan potensi penyandang disabilitas di Kukar.