RRI.CO.ID, Balikpapan – Sejumlah akademisi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) seiring tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang dinilai berpotensi memicu praktik korupsi, khususnya pada sektor perizinan.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Anwar Alaydrus, menilai Pilkada langsung telah melahirkan korupsi yang bersifat struktural. Sementara itu, opsi Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai lebih efisien dari sisi biaya, namun berisiko mempersempit partisipasi publik. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar pada Rabu, 4 Februari 2026.

Anwar menjelaskan, tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung kerap mendorong kepala daerah terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal politik. Kondisi tersebut, menurutnya, sering berujung pada praktik korupsi, terutama dalam penerbitan izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Ia mencontohkan kasus sejumlah penjabat kepala daerah yang menerbitkan ratusan izin dalam waktu singkat. “Selama tanda tangan mereka masih memiliki nilai ekonomi, praktik itu akan terus dilakukan,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Anwar, kontestasi politik menjadi tidak sehat karena kemenangan lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan kapabilitas dan integritas calon. Ia menyebut, wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD muncul karena dianggap lebih terukur dan efisien secara anggaran, meskipun memiliki konsekuensi pada menurunnya ruang partisipasi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul. Ia menilai politik transaksional, termasuk janji dan investasi politik pra-pemilu, tumbuh subur akibat rendahnya literasi politik masyarakat serta kondisi sosial yang belum sepenuhnya siap.

Menurut Saipul, persoalan tersebut juga berakar dari proses pencalonan di internal partai politik yang dinilai tidak transparan. “Jika sejak awal niatnya sudah menggunakan segala cara untuk menang, maka manipulasi politik itu merupakan kejahatan yang dilakukan secara sadar,” katanya menegaskan.

Sementara itu, sosiolog Unmul, Sri Murlianti, berpendapat permasalahan utama Pilkada langsung bukan terletak pada pemilih, melainkan pada kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Ia mengkritik partai politik yang dinilai lebih menyerupai kerajaan keluarga dibandingkan institusi demokratis yang sehat. “Justru yang harus dibenahi adalah partai politiknya,” kata Sri.

Diskusi tersebut menegaskan adanya dilema antara tingginya biaya Pilkada langsung dan risiko elitisme dalam Pilkada tidak langsung. Para akademisi sepakat bahwa reformasi serius diperlukan, khususnya dalam sistem pencalonan, kaderisasi partai politik, serta penguatan pendidikan politik masyarakat.