RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sistem keamanan pangan daerah melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Senin, 2 Februari 2026.

Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi serta memperkuat pengawasan pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Melansir laman kaltimprov.go.id, Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, menegaskan keamanan pangan memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan daerah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Fahmi, penyediaan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan jumlah, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang konsisten.

“Keamanan pangan harus dijaga bersama. Pengawasan yang kuat dan keterlibatan seluruh stakeholder menjadi kunci agar pangan yang beredar benar-benar aman dan berkelanjutan,” ujarnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Oriza Sativa DPTPH Kaltim.

Dalam forum tersebut, DPTPH Kaltim juga menegaskan peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam pelaksanaan sertifikasi Prima 3, pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), serta penerbitan izin edar produk tanaman pangan.

Selain itu, DPTPH mendorong penguatan laboratorium terpadu dan optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) agar proses sertifikasi dan perizinan berjalan transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik ini diisi dengan pemaparan materi terkait prosedur sertifikasi Prima 3 dan PSAT, serta diskusi interaktif yang diharapkan menghasilkan masukan konstruktif untuk peningkatan pelayanan keamanan pangan di Kalimantan Timur ke depan. (KRV/pt)