RRI.CO.ID, Kutai kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 memfokuskan program pengelolaan sampah pada penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Marangkayu serta optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPH) di Tenggarong. Kebijakan ini diambil akibat terbatasnya dana transfer yang kembali ke daerah, sehingga sejumlah program lingkungan lainnya terpaksa dikurangi.

Kepala DLHK Kutai Kartanegara, Slamet Hadi Raharjo, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran memaksa pihaknya menetapkan prioritas kegiatan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pada 2026, fokus utama kami adalah penanganan TPA Marangkayu dan optimalisasi TPH Tenggarong. Kondisi anggaran yang terbatas membuat tidak semua program yang telah direncanakan dapat dijalankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan TPA Marangkayu dilakukan untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah dan meningkatkan tata kelola agar lebih ramah lingkungan. Sementara itu, optimalisasi TPH Tenggarong diarahkan untuk memaksimalkan fungsi pengolahan sampah, mulai dari pemilahan hingga pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA.

Selain pengurangan program, keterbatasan dana juga berdampak pada kegiatan pengawasan lingkungan. Intensitas pengawasan di lapangan menjadi sangat terbatas, terutama di wilayah desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota.

“Pengawasan tetap dilakukan, namun tidak bisa maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” katanya.

DLHK Kukar terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan permasalahan sampah tetap dapat ditangani secara berkelanjutan meskipun dengan program yang terbatas.