KBRN, Samarinda: Program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang mencanangkan program Gratis Pol, menuai kekhawatiran di masyarakat terkait keberlanjutannya. Masyarakat mempertanyakan kelanjutan program tersebut, mengingat instruksi efisiensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun pada tahun anggaran 2025.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Gubernur dan Wagub terpilih, Sudarno, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa anggaran rasionalisasi telah disahkan bersama DPRD serta Penjabat Gubernur. Rudy Mas’ud dan Seno Aji akan bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas anggaran, dengan catatan bahwa program Gratis Pol tetap akan diakomodir dalam APBD 2025. “Itu merupakan prioritas dan wajib dijalankan, namun masih bertahap. Dari sisi anggaran, kewenangan penuh untuk anggaran 2025 belum sepenuhnya dipegang oleh Gubernur dan Wagub terpilih,” kata Sudarno, Senin (10/2/2025).

Sudarno menambahkan syarat-syarat untuk program Gratis Pol sedang disusun, agar semua kalangan dapat terakomodasi, khususnya dalam bidang pendidikan. "Kami juga sedang mengupayakan untuk menyediakan seragam sekolah bagi anak-anak SMA, SMK, MA, hingga sekolah swasta di bulan Juni nanti. Ini masih dalam proses," ujarnya.

Selain itu, Sudarno menjelaskan bahwa program Gratis Pol juga akan mencakup mahasiswa baru yang akan memasuki perguruan tinggi pada bulan Juni mendatang. Mereka akan memperoleh fasilitas minimal berupa pengurangan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bagian dari program tersebut.

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan program ini, meskipun masih banyak aspek yang perlu dipersiapkan, terutama dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan teknis. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kebijakan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. (ridzky)