KBRN, Samarinda: Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur menargetkan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dimulai pada Triwulan II atau III 2025, sekitar April hingga Juni. Langkah ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

"Setelah data terkumpul dan diverifikasi, kita siap memulai program, dengan fokus utama membantu masyarakat miskin ekstrem di Kaltim," ujar Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim, Saprudin Saida, Rabu (15/1/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Kaltim mencatat sekitar 200 ribu warga miskin, sementara data khusus kemiskinan ekstrem masih dalam proses validasi di tingkat kabupaten/kota.

Saprudin menyampaikan, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, dan lembaga lain yang berfokus pada penanganan kemiskinan. "Kita mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar identifikasi dan penanganan warga miskin, khususnya kategori ekstrem," ucapnya. Dikutip Kamis (16/1/2025).

Untuk langkah awal, pihaknya akan meminta kabupaten/kota menata data kemiskinan ekstrem secara akurat. Setelah proses verifikasi, program bantuan akan diberikan kepada masyarakat.

Beberapa bentuk bantuan yang direncanakan meliputi bimbingan teknis (bimtek) dan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan usaha bagi 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) se-Kaltim. "Bantuan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat," ucap Saprudin.

Kemiskinan ekstrem di Kaltim baru mulai teridentifikasi pada 2023. Sebelumnya, masyarakat dalam kategori ini masih tercatat sebagai kelompok miskin biasa.

Saprudin berharap langkah ini dapat menjadi upaya signifikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. "Kami optimistis program ini bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat miskin ekstrem di Kaltim," katanya, mengakhiri.