Pemerintah Siapkan Rekening bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional melalui penyediaan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 7 September 2026.

Dikutip dari laman Sekretariat Negara, Selasa 8 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembahasan tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kepemilikan rekening masyarakat Indonesia.

Menurut Airlangga, hasil survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 63,57 persen. Capaian tersebut dinilai cukup baik dan menunjukkan perkembangan positif dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

“Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian untuk literasi keuangan sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga seusai rapat.

Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), capaian Indonesia tergolong kompetitif. Bahkan, tingkat literasi keuangan Indonesia telah melampaui standar OECD yang berada di kisaran 63 persen.

“Angka ini relatif baik. Jika dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangannya sekitar 63 persen, sedangkan survei kita menunjukkan angka yang lebih tinggi,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat.

Airlangga menjelaskan, proses pembukaan rekening akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran nasional.

“Bapak Presiden meminta agar setiap penduduk memiliki rekening. Karena itu, BRI dan Bank Syariah Indonesia diminta mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Data yang digunakan berasal dari Dukcapil dan akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama terkait payment system,” ucapnya.

Selain pemadanan data kependudukan, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pengembangan sistem tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern sekaligus meningkatkan literasi keuangan nasional.

“Gateway system-nya akan menggunakan QRIS. Ini disiapkan agar literasi dan inklusi keuangan kita dapat meningkat lebih optimal dibandingkan capaian saat ini,” kata Airlangga.

Pemerintah berharap penyediaan rekening dan penguatan ekosistem pembayaran digital dapat mendukung penyaluran berbagai program bantuan maupun layanan pemerintah secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan rekening yang telah disiapkan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung digitalisasi berbagai transaksi dan program pemerintah.