Kemendagri Minta TPID Telusuri Permainan Harga Daging Ayam Ras

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri RI meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi daging ayam ras yang dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring dan luring, pada Senin 24 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menyoroti adanya persoalan dalam rantai distribusi daging ayam yang berpotensi merugikan peternak maupun masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga di tingkat konsumen tidak selalu diikuti peningkatan harga yang diterima peternak.

"Saudara-saudara kita peternak itu tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada kenaikan harga di peternak. Dipermainkan oleh distributor," ujar Tomsi dalam rapat koordinasi tersebut.

Tomsi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID untuk tidak hanya memantau harga di pasar, tetapi juga menelusuri jalur distribusi komoditas. Distributor besar yang terlibat dalam penyaluran daging ayam diminta diperiksa apabila ditemukan indikasi adanya ketidakwajaran harga.

"Saya minta tim TPID ini turun, cek. Ada distributor-distributor besar di situ didatangi dan dicek," katanya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kenaikan harga daging ayam ras masih terjadi cukup luas hingga minggu ketiga Agustus 2026. Sebanyak 220 kabupaten dan kota atau sekitar 61,11 persen wilayah Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga untuk komoditas tersebut.

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, mengatakan secara nasional harga daging ayam ras pada minggu ketiga Agustus 2026 naik dibandingkan Juli 2026. Kenaikan tersebut bahkan menyebabkan rata-rata harga nasional berada sedikit di atas harga acuan penjualan.

Pemerintah pusat berharap pengawasan distribusi dapat mempersempit kesenjangan harga antara tingkat peternak dan konsumen. Pengendalian rantai pasok dinilai penting agar peternak memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat tidak terbebani kenaikan harga yang tidak wajar. (zul)