RRI.CO.ID, Samarinda – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan menutup berbagai kebocoran anggaran yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang berlangsung di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menilai para ulama memiliki peran penting sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, menurutnya, para ulama berhak mengetahui arah kebijakan dan program pemerintah.

"Saya ingin menyampaikan beberapa data karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, pemerintah terus berupaya memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Sebagai contoh, ia menyebut pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang baru saja diresmikan.

"Saya baru saja meresmikan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah. Pembangunan lebih dari 1.000 kilometer jalan tersebut memakan anggaran sekitar Rp5,4 triliun," kata Presiden.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan anggaran negara dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila dikelola secara efisien dan bebas dari kebocoran.

"Bayangkan jika ada Rp20 triliun yang digunakan secara efektif. Berapa ribu kilometer jalan, jembatan, dan sekolah yang bisa dibangun untuk rakyat," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan kebocoran keuangan negara menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya.

"Begitu banyak uang negara yang menguap dan hilang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menghentikan kebocoran-kebocoran tersebut," ujar Presiden.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar hukum, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung maupun yang melakukan pelanggaran administrasi dan pelaporan.

Selain itu, pemerintah juga telah menutup ratusan tambang tanpa izin yang dinilai merugikan negara dan merusak tata kelola sumber daya alam.

"Pemerintah telah merebut kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan menutup ratusan tambang tanpa izin," kata Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut hanya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat apabila dikelola dengan tata pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Negara kita besar, luas, dan sangat kaya. Karena itu, pemerintah harus benar-benar bersih dalam mengelola kekayaan bangsa," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Presiden kembali menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Pemerintah tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia," ucap Presiden.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama agar hasil pembangunan dan kekayaan negara dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. (BPMI Setpres)