KBRN, Nusantara: Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksi meningkat signifikan hingga 20 ribu orang mulai November 2025. Peningkatan ini seiring dimulainya tahap kedua (batch kedua) pembangunan yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan ini merupakan kelanjutan dari batch pertama yang saat ini tengah menyelesaikan sejumlah infrastruktur utama seperti jalan, jaringan utilitas, perumahan ASN, dan kantor pemerintahan. Batch kedua akan difokuskan pada pembangunan gedung lembaga tinggi negara, pengembangan kawasan hijau, serta fasilitas penunjang pemerintahan.

“Mulai November ini, pekerjaan di lapangan akan bertambah intensif karena proyek masuk ke fase kedua. Tenaga kerja juga bertambah sampai 20 ribu orang, baik pekerja konstruksi maupun teknis,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Kantor OIKN, Jumat (31/10/2025).

BACA JUGA:

Progres Pembangunan IKN Tahap II Terus Dipacu

Menurut Basuki, peningkatan jumlah tenaga kerja ini tidak hanya berasal dari perusahaan konstruksi nasional, tetapi juga dari kontraktor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat langsung dalam pembangunan kawasan. Pemerintah memastikan seluruh pekerja akan mendapat fasilitas dasar yang memadai seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan di lokasi proyek.

Selain infrastruktur pemerintahan, tahap kedua pembangunan juga meliputi penataan kawasan hijau, sistem drainase, dan akses penghubung antar-klaster di KIPP. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan kota yang terintegrasi dengan konsep Forest City yang menjadi identitas utama IKN.

Basuki menegaskan, seluruh kegiatan konstruksi tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kerja. “Pembangunan di IKN bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kualitas dan tanggung jawab terhadap lingkungan,” katanya.

Ia optimistis tahap kedua akan berjalan sesuai jadwal sehingga persiapan pemindahan pusat pemerintahan pada 2028 dapat terealisasi tepat waktu.