KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara akan dimulai tahun ini. Sedikitnya 4.100 ASN dijadwalkan berpindah secara bertahap hingga tahun 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, tahap awal pemindahan akan melibatkan 16 kementerian dan lembaga yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung operasional awal IKN. Kementerian tersebut antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan serta sejumlah KL lainnya.
“Setiap kementerian sudah mengirimkan daftar pegawai yang akan dipindahkan ke IKN. Ada yang menetap, ada juga yang bergilir setiap tiga bulan seperti sistem rotasi di Bank Indonesia,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Kantor OIKN, Rabu (29/10/2025).
BACA JUGA:
Masjid Negara dan Istana Wapres IKN Hampir Rampung
Ia menambahkan, pemindahan tahap pertama diharapkan dapat dimulai pada November 2025. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang telah disiapkan, termasuk rumah susun (rusun) bagi ASN yang akan bertugas di IKN. “Untuk sementara, ASN akan kami tempatkan di satu blok rusun yang telah selesai dibangun,” katanya.
Selain ASN sipil, satuan TNI juga mulai menempati kawasan IKN. Basuki menyebut satuan Kopassus telah membentuk empat grup yang akan membantu pengamanan tahap awal di kawasan pemerintahan. Penempatan ini menjadi bagian dari kesiapan keamanan nasional di ibu kota baru.
Dengan dimulainya pemindahan ASN tahun ini, OIKN berharap kehidupan perkotaan di kawasan inti pemerintahan (KIPP) mulai terbentuk secara bertahap. Aktivitas pemerintahan yang berjalan bersamaan dengan penyelesaian infrastruktur diharapkan mempercepat perwujudan IKN sebagai pusat pemerintahan modern berbasis keberlanjutan dan teknologi.