KBRN, Nusantara: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak berdampak terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di IKN. Ia memastikan seluruh program yang dijalankan masih berada dalam kerangka pembiayaan Rp48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025.
“Saya sudah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan. Beliau mendukung penuh program IKN selama tetap sesuai dengan koridor Rp48,8 triliun yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada pemotongan atau penundaan proyek,” ujar Basuki kepada waratwan di Balaikota Nusantara, Rabu (29/10/2025).
Basuki menjelaskan, pembangunan di IKN menggunakan kombinasi tiga sumber pembiayaan, yaitu APBN, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), dan investasi swasta. “Semua sudah sinkron antara Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara. Kami tidak keluar dari pagu yang sudah ditetapkan, sehingga efisiensi nasional tidak mengganggu progres di lapangan,” katanya.
BACA JUGA:
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, IKN Tetap Jadi Prioritas
Ia menegaskan bahwa efektivitas pembangunan diukur dari penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). “Kalau DIPA-nya tidak dijalankan, uang tidak akan sampai ke masyarakat. Pemerintah itu punya dua instrumen utama, regulasi dan DIPA. Jadi serapan harus optimal agar ekonomi berputar,” ucapnya.
Basuki menyebut serapan anggaran proyek infrastruktur IKN hingga Oktober 2025 mencapai sekitar 60 persen, dan ditargetkan meningkat hingga 94 persen pada akhir tahun setelah kontrak proyek baru mulai dibayarkan.
“Kami dorong agar setiap proyek yang sudah lelang segera berjalan agar uang tidak mengendap di bank. Tahun ini kami punya 10 triliun, dan 80 persen itu ada di kedeputian sarpras,” ujarnya.
BACA JUGA:
Delegasi Internasional Dukung IKN Jadi Kota Cerdas Hijau
Menurut Basuki, dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Presiden, OIKN optimistis seluruh target pembangunan tahap kedua tetap tercapai. “Insya Allah tidak ada imbas dari kebijakan efisiensi. Justru kami ingin tunjukkan bahwa IKN bisa menjadi contoh pembangunan efektif dan transparan. Kami juga mulai pembangunan tahap dua sampai 2028,” ujar mantan Menteri PUPR ini.