KBRN, Nusantara : Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas nasional. Fokus utama beleid itu mencakup pembangunan infrastruktur serta pemindahan 1.700 hingga 4.100 ASN menuju IKN.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga terus berlanjut, memastikan trias politica pemerintahan berjalan penuh di IKN pada 2028. Perpres ini menjadi simbol komitmen pemerintah menghadirkan IKN sebagai ibu kota politik yang modern, inklusif, dan berkeadilan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan IKN sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. “Dengan Perpres itu, kita sudah berada pada titik point of no return. Tidak ada lagi pilihan mundur. Maju terus,” kata Basuki usai mendampingi kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di IKN, Selasa (30/9/2025).
Ia menyebut, sejak 2025 sudah ada lebih dari 1.200 ASN yang berkantor di IKN. Jumlah itu akan bertambah sesuai Perpres, yakni 1.700–4.100 ASN pada tahap berikutnya, hingga total mencapai 9.500 ASN pada 2029.
Dari sisi infrastruktur, progres pembangunan terus dikebut. Jalan tol menuju IKN tinggal menyisakan 2,8 km, sementara Istana Wakil Presiden ditarget rampung pada Desember. OIKN juga menggandeng masyarakat lokal, termasuk pelaku UMKM di Sepaku dan sekitarnya, agar ikut merasakan manfaat pembangunan.
“Kami mohon doa, dukungan, dan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Kritik maupun saran akan kami terima sebagai bahan perbaikan,” ujar Basuki.
BACA JUGA:
Anggota DPR Adian Napitupulu Dukung Kelanjutan IKN
Rombongan kemudian diajak meninjau Istana Negara, area calon kompleks legislatif-yudikatif, hingga ikut menanam pohon di kawasan inti pusat pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan optimisme bahwa IKN bisa difungsikan sebagai ibu kota politik pada 2028. “Optimis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua. Tahun 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini,” ujarnya.
Adian menilai, pembangunan IKN bukan hanya soal gedung baru, melainkan simbol transformasi pemerintahan menuju pusat politik yang modern, efektif, dan demokratis. Dengan dukungan penuh dari parlemen, pemerintah, dan masyarakat, IKN diharapkan menjadi simbol peradaban baru bangsa yang lebih maju.