KBRN, Nusantara : DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Open Government Parliament (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) meminta agar konsep kota pintar atau smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja Panja OGP ke Kantor Otorita IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (17/7/2025).
Para anggota DPR ingin memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
“Smart city bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Harus ada ruang partisipasi publik yang nyata,” ujar Ketua Panja OGP dari BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh.
BACA JUGA:
DPR dan Pemerintah Kolaborasi Bangun IKN Lebih Terbuka
Hal senada juga disampaikan anggota Panja, Varrell Bramasta Fadila. Menurutnya, konsep smart city tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi dan tata kelola terbuka, tetapi juga harus menjamin akuntabilitas dan keterlibatan publik.
“Smart city itu bukan hanya soal open government dan digitalisasi, tapi juga akuntabilitas, partisipasi publik, dan keterbukaan,” tegas Varrell dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pimpinan OIKN.
Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN memaparkan sejumlah program transformasi digital yang telah berjalan, mulai dari tata kelola pemerintahan berbasis data hingga pengembangan layanan publik digital. Namun, DPR menilai upaya tersebut masih perlu diperluas agar tidak hanya berhenti di tingkat teknis.
Panja OGP juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan kota cerdas.
Menanggapi hal itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik kolaborasi dan masukan dari para anggota DPR.
“Kami senang karena teman-teman DPR ikut mendalami konsep smart city ini. Kami terbuka untuk kolaborasi dan terus belajar,” ujar Basuki.
Menurutnya, Otorita IKN telah mulai menerapkan prinsip smart city dengan membangun sistem pemerintahan berbasis data, layanan publik digital, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan efisiensi kota modern.
“Pembangunan kota cerdas di IKN bukan hanya soal teknologi, tapi juga keterlibatan publik dan tata kelola yang baik. Kami ingin menjadikan Nusantara sebagai kota untuk semua, bukan hanya kota teknologi,” tegasnya.
Basuki juga menjelaskan bahwa konsep smart city di IKN berlandaskan pada tiga pilar utama. Yakni transparansi, partisipasi publik, dan inovasi teknologi. Ketiganya telah mulai diterapkan oleh Otorita dalam berbagai program.
“Kami sudah melaporkan kepada BKSAP apa saja yang telah dikerjakan dalam ketiga aspek tersebut. Ini semua dalam rangka inisiatif Open Government Parliament, dan kami juga diajak bergabung dalam kelompok kerja di sektor local authority,” jelasnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi prinsip pemerintahan terbuka dalam pembangunan proyek strategis nasional seperti IKN.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....