KBRN, Nusantara: Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia (RI), meninjau kesiapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam melaksanakan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (29/8/2025). Rombongan dipimpin Direktur Pelayanan Kemenkumham Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Osbin Samosir, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, bersama jajaran Pemkab di Kantor Bupati.

Sekda PPU, Tohar, menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan Presiden yang bersifat perintah, sehingga pemerintah daerah hanya perlu memastikan pelaksanaan teknis berjalan baik di lapangan.

“Kebijakan Presiden adalah perintah, tidak perlu diperdebatkan. Hal yang harus kita bahas adalah teknis pelaksanaan, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah,” ujarnya dilansir Diskominfo PPU.

BACA JUGA:

Ratusan Penari Tampil di Pagelaran Sang Askarya PPU

Menurutnya, tantangan utama terletak pada penyediaan makanan bagi ribuan penerima manfaat, mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga distribusi agar tetap layak konsumsi. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan petani lokal dalam rantai pasok, namun tetap menjaga stabilitas harga pangan.

“Petani kita harus mendapat manfaat, tapi pasar umum jangan sampai terganggu,” ucapnya.

Selain itu, Tohar menilai setiap Satuan Penyedia Pangan Bergizi (SPPB) harus memiliki wilayah tangkapan (catchment area) yang jelas agar distribusi merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, Osbin Samosir, menegaskan komitmen Kemenkumham untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. PPU disebutnya menjadi wilayah strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami sangat mengapresiasi kesiapan Pemerintah PPU. Yang penting kualitas dan keamanan makanan harus terjaga, serta distribusi dilakukan tepat waktu,” ujarnya.