RRI.CO.ID, Samarinda – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa 7 Juli 2026. Pada forum tersebut, Indonesia memperkenalkan pengalaman nyata dalam menerapkan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang mengedepankan perlindungan anak.

Berbeda dengan banyak negara yang masih berada pada tahap penyusunan kebijakan AI, Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan yang menyeimbangkan perlindungan anak dengan perkembangan teknologi digital.

"Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional," ujar Meutya dalam pidatonya.

Dilansir dari Indonesia.go.id, Rabu 8 Juli 2026, Meutya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memandang AI bukan semata-mata sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Karena itu, menurut Meutya, tata kelola AI global perlu dirancang agar mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara, mulai dari akses terhadap teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, hingga dukungan pembiayaan.

"AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju," kata Meutya.

Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika AI Nasional. Regulasi itu akan menjadi arah strategis pengembangan AI di berbagai sektor dengan memastikan pemanfaatannya berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya, serta tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.