RRI.CO.ID, Samarinda – Momentum Hari Pendidikan Nasional ke-67 dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar pendidikan, terutama terkait kesejahteraan guru dan dosen yang masih tertinggal.

Berbicara usai mengkuti apel Hari Pendidikan Nasional di Komplek Unmul Samarinda, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman Samarinda, Prof. Moh. Bahzar, menegaskan peringatan tahunan tersebut kerap berhenti pada slogan tanpa diikuti implementasi nyata di lapangan.

Dalam pandangannya, kondisi ini menjadi ironi di tengah harapan menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Ia menilai kualitas sumber daya manusia tidak akan berkembang optimal jika tenaga pendidik tidak mendapat perhatian serius.

“Setiap tahun slogannya bagus, tetapi fakta di lapangan tidak terjadi perubahan. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, masyarakat harus cerdas terlebih dahulu,” ujarnya. Sabtu, 2 Mei 2026 di Kompleks Kampus Unmul.

Bahzar secara tegas menyoroti ketimpangan kebijakan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mempertanyakan masih banyaknya guru honorer yang belum diangkat, meskipun telah mengabdi dalam waktu lama.

Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan percepatan pengangkatan PPPK di sektor lain, termasuk pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional. Ia menyebut situasi itu sebagai bentuk ketidakseimbangan prioritas kebijakan.

“Banyak guru honorer bertahun-tahun mengabdi, tetapi belum diangkat PPPK. Ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai profesi guru justru terpinggirkan,” katanya.

Ia juga menilai guru sebagai ujung tombak pembangunan bangsa seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Ketika kesejahteraan guru diabaikan, menurutnya, dampak jangka panjang akan dirasakan pada kualitas pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Bahzar mengingatkan bahwa program-program strategis pemerintah, termasuk MBG, tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sistem pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru dinilai sebagai investasi fundamental bagi masa depan bangsa.

“Kalau guru dan dosen tidak diperhatikan, bangsa ini akan berjalan di tempat. Fokus pemerintah harus pada substansi, yakni memperkuat pendidikan melalui kesejahteraan tenaga pengajar,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret dengan mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, sekaligus memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.