RRI.CO.ID, Samarinda – Dari sekian banyak kasus kebahasaan, unggahan kritik di media sosial yang berujung pada dugaan pencemaran nama baik perlu diwaspadai saat ini. Fenomena tersebut menjadi perhatian Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.

Penelaah Teknis Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Rahman, mengungkapkan, persoalan bahasa dalam ruang digital kerap berujung pada konsekuensi hukum. Ia mengimbau masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih berhati-hati saat memposting atau menyampaikan kritik di media sosial.

“Anak muda sekarang harus berhati-hati dalam memposting atau mengkritik di media sosial. Bisa saja itu menjadi kasus hukum karena bahasa yang digunakan dianggap menyinggung, merendahkan, atau menghina orang lain,” ujarnya saat menjadi narasumber obrolan SPADA, dikutip Rabu, 11 Februari 2026. 

Ia menegaskan bahwa menyampaikan kritik di media sosial merupakan hal yang sah, baik kepada pemerintah maupun pihak lain. Namun, kritik tersebut tidak boleh disertai unsur menghakimi atau menyerang pribadi.

“Menyampaikan kritik di media sosial boleh saja, kepada pemerintah atau siapa pun, tetapi jangan menghakimi dan jangan menyinggung langsung orangnya,” katanya.

Abdul Rahman mencontohkan, penyampaian kritik sebaiknya difokuskan pada kebijakan atau jabatan, bukan pada personal seseorang.

“Misalnya, ‘Jalan di Kalimantan Timur ini banyak yang rusak, apa pekerjaan Gubernur Kalimantan Timur?’ Jika menyebut jabatannya tidak apa-apa. Namun, jika menyebut nama atau menyerang personalnya, itu bisa dianggap menghina atau mencemarkan nama baik,” katanya, menjelaskan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecermatan dalam memilih kata agar tidak terjerat oleh pernyataan sendiri di ruang digital.

“Kita harus pandai memilih kata. Jangan sampai terjerat oleh ungkapan kita sendiri. Kalau dulu ada peribahasa ‘mulutmu harimaumu’, sekarang bisa jadi ‘jempolmu harimaumu’,” katanya, mengakhiri.