RRI.CO.ID,Samarinda -Bougainville menjadi salah satu wilayah di kawasan Pasifik yang tengah bersiap menjadi negara baru. Wilayah yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini itu dijadwalkan memproklamasikan kemerdekaannya pada 2030. Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, Bougainville akan menjadi negara yang bertetangga dengan Indonesia di kawasan timur.

Dikutip dari RNZ pada 25 Juni 2026, rencana kemerdekaan Bougainville merupakan hasil dari proses politik dan perdamaian yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Otonom Bougainville menegaskan bahwa target kemerdekaan pada 2030 merupakan bagian dari komitmen yang telah disepakati bersama dalam perjanjian damai.Bougainville terletak di kawasan Samudra Pasifik Selatan, sekitar 1.000 kilometer di sebelah timur Port Moresby, ibu kota Papua Nugini.

Wilayah ini terdiri atas dua pulau utama, yaitu Pulau Bougainville seluas sekitar 8.646 kilometer persegi dan Pulau Buka seluas sekitar 598 kilometer persegi, yang dipisahkan oleh sebuah selat sempit. Selain itu, terdapat sejumlah pulau kecil yang menjadi bagian dari wilayah tersebut.

Dengan luas sekitar 9.438 kilometer persegi, Bougainville mencakup sekitar dua persen dari total daratan Papua Nugini. Meski secara administratif berada di bawah Papua Nugini, secara geografis, budaya, dan bahasa wilayah ini lebih dekat dengan gugusan Kepulauan Solomon.

Menurut laporan Cultural Survival, Bougainville menjadi bagian dari Papua Nugini akibat pembagian wilayah oleh kekuatan kolonial pada akhir abad ke-19. Karena penetapan batas wilayah tersebut, Bougainville tidak bergabung dengan Kepulauan Solomon yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris.

Bougainville memiliki jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa. Salah satu keunikan wilayah ini adalah keragaman bahasanya. Tercatat ada 21 bahasa yang digunakan masyarakat, dilengkapi dengan delapan sub bahasa dan 39 dialek. Keberagaman tersebut mencerminkan kekayaan budaya masyarakat yang telah berkembang selama ratusan tahun.

Perjuangan masyarakat Bougainville untuk memperoleh kemerdekaan telah dimulai sejak dekade 1960-an. Pada masa itu sempat berdiri Republik Solomon Utara, meski tidak mendapat pengakuan internasional. Wilayah tersebut kemudian kembali menjadi bagian dari Papua Nugini ketika negara itu memperoleh kemerdekaan dari Australia.

Konflik bersenjata pecah pada periode 1988 hingga 1998. Perang saudara yang berlangsung selama sekitar satu dekade dipicu berbagai persoalan, termasuk sengketa terkait pengelolaan Tambang Panguna yang merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Konflik tersebut menelan banyak korban dan menghambat pembangunan di wilayah itu.

Perang akhirnya berakhir melalui Perjanjian Perdamaian Bougainville yang membuka jalan bagi pembentukan Pemerintahan Otonom Bougainville. Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan referendum mengenai masa depan politik wilayah tersebut.

Pada referendum yang digelar pada 2019, sebanyak 98,3 persen pemilih menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Bougainville. Meski hasil referendum tersebut tidak bersifat mengikat dan masih memerlukan persetujuan pemerintah Papua Nugini, hasil itu menjadi landasan kuat bagi proses negosiasi menuju pembentukan negara baru.

Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan bahwa target pembentukan pemerintahan sendiri pada 2027 dan kemerdekaan penuh pada 2030 bukan didasarkan pada pertimbangan politik sesaat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian Bougainville, Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang selama ini menjadi dasar dalam menjaga perdamaian dan menentukan masa depan Bougainville.