RRI.CO.ID, Seoul - Korea Selatan kini menjadi prioritas utama dalam distribusi minyak mentah Uni Emirat Arab (UEA) guna menghadapi ancaman krisis energi global. Kepastian ini didapat setelah pemerintah UEA memberikan jaminan tertulis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengancam jalur pasokan dunia.

Melansir dari Reuters, Utusan Khusus Kerja Sama Ekonomi Strategis Korea Selatan, Kang Hoon-sik, mengonfirmasi komitmen tersebut dalam konferensi pers di Seoul pada 18 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa UEA berjanji tidak akan ada negara lain yang menerima pasokan minyak mentah sebelum keperluan Korea Selatan terpenuhi.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas situasi darurat di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi 70 persen impor minyak Seoul. Kerja sama tersebut mencakup pengamanan total 24 juta barel minyak mentah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi (MOTIE), Mun Sin-hak, menyatakan bahwa 18 juta barel merupakan tambahan baru yang akan segera dikirim. Pengiriman ini melibatkan sembilan kapal tanker, yang terdiri dari tiga kapal berbendera UEA dan enam kapal milik Korea Selatan.

Selain pengiriman langsung, kedua negara menyepakati mekanisme penyimpanan bersama (joint storage) di wilayah Ulsan dan Yeosu, Korea Selatan. Fasilitas ini memungkinkan penggunaan minyak milik UEA secara instan apabila terjadi gangguan pasokan mendadak di pasar internasional.

Kemitraan ini merupakan bagian dari Comprehensive Strategic Energy Partnership (CSEP) yang telah diperbarui pada Maret 2026. Kerja sama tersebut mencakup investasi senilai 30 miliar dolar AS dari dana kekayaan kedaulatan UEA ke berbagai sektor strategis.

Investasi besar dari Mubadala tersebut diarahkan untuk pengembangan sektor nuklir, hidrogen, dan pertahanan di Korea Selatan. Kedua pemimpin negara sepakat untuk memperdalam kolaborasi pada seluruh sumber energi, baik energi konvensional, terbarukan, maupun nuklir damai.

Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol, menekankan pentingnya langkah ini untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga energi domestik. Pemerintah Korea Selatan bahkan memberlakukan batas harga bahan bakar (fuel price cap) untuk pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir.

Guna mendukung operasional perusahaan petrokimia, pemerintah juga mengalokasikan bantuan finansial sebesar 1,5 triliun won. Dana ini bertujuan membantu perusahaan menangani risiko keamanan ekonomi serta tingginya biaya impor alternatif akibat krisis global.

Kerja sama energi ini mempertegas posisi Korea Selatan sebagai mitra strategis utama UEA di kawasan Asia Timur. Dengan adanya jaminan prioritas pasokan, stabilitas ekonomi nasional diharapkan tetap terjaga meski situasi di Timur Tengah masih tidak menentu.