RRI.CO.ID, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong seluruh perusahaan menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan arah pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting agar program perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung percepatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TJSL dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2026 di Aula Bappeda Kukar, Rabu 29 Juli 2026.

Menurut Aulia, Musrenbang TJSL menjadi wadah menyatukan perencanaan pemerintah dengan dunia usaha sehingga tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.

Ia meminta perusahaan mengacu pada 17 Program Dedikasi Kukar Idaman dalam menyusun kegiatan CSR sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

"Pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan masyarakat," ujarnya.

Bupati menegaskan, program TJSL bukan sekadar penyaluran bantuan sosial, tetapi harus menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Ia juga meminta seluruh program dirancang berdasarkan data yang valid sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam forum bertema "Sinergitas Menuju Kukar Idaman Terbaik" itu, Aulia mengungkapkan terdapat sekitar 944 perusahaan kategori usaha besar yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi tersebut dinilai menjadi kekuatan besar apabila mampu disinergikan dengan program pembangunan daerah.

Melalui Musrenbang TJSL dan PKBL 2026, Pemkab Kukar berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.