RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari peningkatan kualitas guru hingga pemberian insentif.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU, Durajat, mengatakan penguatan pendidikan PAUD merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan.

"Program ini merupakan bagian dari RPJMD daerah dan janji politik Bupati yang menjadi turunan dari program nasional, salah satunya mencerdaskan anak-anak bangsa. Alhamdulillah, Pak Bupati sangat konsen terhadap peningkatan mutu pendidikan di PPU, termasuk pendidikan anak usia dini," ujar Durajat usai menghadiri kuliah umum Program Studi Pendidikan Guru PAUD Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, Kamis, 23 Juli 2026.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten PPU tengah menjalankan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur. Program tersebut dikhususkan bagi guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1), dengan mengakui pengalaman kerja dan pelatihan yang dimiliki sehingga masa studi dapat diselesaikan lebih singkat.

Selain meningkatkan kompetensi guru melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Pemerintah Kabupaten PPU juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD. Durajat mengungkapkan, untuk menjamin kelangsungan hidup tenaga pendidik, pemerintah mengalokasikan insentif sekitar Rp18 miliar setiap tahunnya.

"Rp18 miliar itu berupa insentif guru Rp1,4 juta per orang ditambah insentif dari provinsi Rp500 ribu. Artinya, guru dapat Rp1,9 juta. Jadi tidak ada lagi guru penghasilannya di bawah Rp1 juta di PPU," ucap Durajat.

Meski demikian, Durajat mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di PPU. Salah satunya adalah masih terbatasnya jumlah taman kanak-kanak (TK) dan PAUD berstatus negeri di daerah tersebut.

Saat ini, dari 173 lembaga TK dan PAUD yang tersebar di Kabupaten PPU, hanya tiga yang berstatus negeri. Kondisi itu pun dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan layanan pendidikan anak usia dini yang dibiayai pemerintah.

"Harapan kami setiap kecamatan itu ada satu, kalau perlu lebih. Dengan banyak TK negeri di wilayah PPU, akan semakin banyak membantu masyarakat karena kalau yang swasta kan berbayar, sedangkan yang negeri ditanggung pemerintah daerah," kata Durajat.

Ia berharap, penambahan jumlah TK dan PAUD negeri dapat dilakukan secara bertahap seiring komitmen pemerintah daerah meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.