Pemkab Kukar Tahan Laju Proyek, Dana Transfer Pusat Belum Sesuai Harapan

RRI.CO.ID, Kutai Kartanegara - Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara belum terlihat bergerak signifikan. Kondisi ini bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah memilih menahan pelaksanaan berbagai kegiatan fisik hingga kondisi keuangan daerah dinilai lebih aman.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkapkan, realisasi dana transfer dari pemerintah pusat hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Dari total pendapatan yang diproyeksikan, dana yang telah masuk ke kas daerah baru sekitar 23 persen.

Situasi tersebut membuat Pemkab Kukar mengambil langkah berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya proyek tetap berjalan sembari menunggu pencairan dana dari pusat, kini pemerintah memilih memastikan ketersediaan anggaran terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.

"Kami tidak ingin mengulangi pola yang berpotensi menyisakan kewajiban pembayaran di akhir tahun. Karena itu, dana harus tersedia sebelum kegiatan dijalankan," kata Aulia, Sabtu 30 Mei 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata karena lambatnya transfer pusat. Pemerintah daerah juga tengah mencermati perkembangan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap biaya pembangunan.

Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar dolar menjadi perhatian karena berpengaruh pada harga bahan bangunan dan kebutuhan proyek lainnya. Jika harga satuan yang digunakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi pasar, kontraktor berpotensi mengalami kerugian selama pelaksanaan pekerjaan.

Aulia menegaskan pemerintah tidak ingin proyek berjalan dengan risiko kualitas pekerjaan menurun akibat tekanan biaya yang harus ditanggung penyedia jasa. "Kita ingin memastikan harga yang digunakan sesuai kondisi lapangan sehingga pekerjaan bisa berjalan baik dan kontraktor tidak dirugikan," ujarnya.

Dengan nilai APBD Kukar yang mencapai sekitar Rp7 triliun, pemerintah daerah kini lebih fokus menjaga stabilitas keuangan dibanding memaksakan percepatan proyek. Seluruh program pembangunan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

Meski demikian, Aulia memastikan pembangunan tidak berhenti. Sejumlah program prioritas tetap berjalan, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sambil menunggu perkembangan pendapatan daerah dan tambahan transfer dari pemerintah pusat.

Pemkab Kukar juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fiskal setelah semester pertama berakhir. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian belanja daerah pada paruh kedua tahun ini.

"Kita akan melihat kondisi riil keuangan daerah setelah enam bulan berjalan. Dari situ akan ditentukan penyesuaian program sesuai kemampuan yang dimiliki," katanya.

Langkah kehati-hatian ini, lanjut Aulia, dilakukan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban keuangan baru bagi pemerintah daerah maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. "Kami ingin seluruh pekerjaan yang dilaksanakan memiliki kepastian anggaran dan tidak meninggalkan utang di akhir tahun," ujarnya.