RRI.CO.ID, Berau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender dan berkeadilan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Pertemuan Focal Point dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Berau.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau ini mengusung tema “Sinergi Lintas Sektor Perencanaan Kebijakan dan Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang Setara dan Responsif”.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, pada Senin 26 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati Berau yang dibacakan Sekda M. Said, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam kegiatan strategis tersebut. "Kegiatan sangat penting dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender," ujar Bupati.

Pemkab Berau menegaskan komitmen kuat dalam melaksanakan pembangunan yang berperspektif gender sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut telah membuahkan hasil dengan diraihnya Peringkat Terbaik II Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada 9 Januari 2026.

Pertemuan Focal Point dan Bimtek PPRG ini bertujuan memperkuat fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG), Tim Teknis PUG, serta Focal Point di lingkungan perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tim Driver Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang telah dilaksanakan pada Februari 2025. "Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan perangkat daerah mampu menyusun dokumen PPRG secara tepat, sistematis, dan berkualitas," katanya.

Pemerintah Kabupaten Berau terus berkomitmen menghadirkan kesetaraan, aksesibilitas, dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan gender. (DiskominfoBerau_IKP/AF)