RRI.CO.ID, Samarinda – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan di daerah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi dan langkah penanganan karhutla di daerah.
Kunjungan Komite II DPD RI bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Pertemuan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 14 September 2026.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi karhutla dan kekeringan di Kalimantan Timur. Informasi dari daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan kebijakan penanganan di tingkat nasional.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Kaltim menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Penanganan karhutla dilakukan melalui pencegahan, pemadaman titik api, pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta pemutakhiran status siaga dan tanggap darurat sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan langkah untuk mencegah kebakaran meluas. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi cepat dan dukungan berbagai pihak.
“Terkait kebakaran hutan dan lahan di Kaltim, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan berbagai tindakan agar kebakaran tidak meluas,” ujar Sri.
Selain penanganan kebakaran, persoalan ketersediaan air akibat kekeringan turut menjadi perhatian. Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa 75 unit pompa air yang didistribusikan secara proporsional ke wilayah di Kalimantan Timur. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat sumber air dan ketahanan irigasi di daerah yang menghadapi dampak kekeringan dan karhutla.
Kutai Kartanegara memperoleh alokasi terbesar sebanyak 19 unit, disusul Paser 12 unit, Kutai Barat 8 unit, Kutai Timur 7 unit, Penajam Paser Utara 6 unit, Samarinda 5 unit, Balikpapan 5 unit, Mahakam Ulu 3 unit, dan Bontang 2 unit. Sebanyak dua unit lainnya disiapkan sebagai cadangan taktis.
Kunjungan Komite II DPD RI juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam penanganan karhutla. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan saat pemadaman titik api di sekitar Desa Sungai Bawang, kawasan Bandara APT Pranoto Samarinda, dengan dukungan PT Lana Harita.
Sri mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan di lapangan, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menjaga sumber air, masyarakat, lahan pertanian, dan aset vital daerah.
“Kerja sama ini adalah bukti konkret bahwa penanganan karhutla membutuhkan gotong royong. Dukungan pompa air dari Kementan sangat membantu menjaga sumber air irigasi warga, sementara sinergi bersama pihak swasta seperti di dekat area Bandara APT Pranoto memastikan aset vital dan jalur penerbangan tetap aman dari gangguan asap,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga membahas penguatan sistem pemantauan karhutla. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan posko terpadu dan sinkronisasi data satelit pemantau hotspot untuk mendukung verifikasi kondisi di lapangan.
Data dari satelit Terra, NOAA-20, dan S-NPP akan disinkronkan agar informasi mengenai titik panas dapat menjadi acuan yang lebih akurat. Data tersebut juga diharapkan mendukung penentuan langkah penanganan dan penyaluran bantuan pascakarhutla secara lebih tepat.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, bersama Komite II DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Kolaborasi pusat dan daerah dinilai penting karena karakteristik wilayah Kaltim yang luas membutuhkan penanganan yang melibatkan banyak pihak.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Edy Nugroho Santoso, anggota Komite II DPD RI, Anggota DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Forkopimda Kaltim, perangkat daerah, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, persoalan karhutla dan kekeringan di Kaltim diharapkan tidak hanya ditangani sebagai persoalan daerah, tetapi juga menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan nasional. Masukan dari pemerintah daerah dan kondisi lapangan menjadi bahan penting untuk menentukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih terintegrasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....