Kawal Penanganan Gempa NTT, DPR RI Pastikan Tanggap Darurat Berjalan Optimal

RRI.CO.ID, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pimpinan DPR bersama Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lebih dahulu berada di lokasi terdampak gempa.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI meninjau sekaligus mengawasi penanganan pascagempa bumi yang melanda wilayah NTT. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat yang dijalankan pemerintah berlangsung optimal, cepat, dan tepat sasaran.

Dikutip dari laman E-Media DPR RI, Rabu 19 Agustu 2026, Cucun mengatakan DPR RI bersama sejumlah anggota DPR dari dapil NTT dan Timwas Bencana telah membangun komunikasi terkait kondisi di lapangan.

"Terkait gempa di NTT, kami dari DPR RI hari ini akan berangkat ke lokasi. Kami dengan beberapa anggota DPR RI yang ada di dapil sana, kemudian tim pengawasan bencana, sudah berjalan komunikasinya," ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 16 Agustus 2026.

Politikus Fraksi PKB tersebut menjelaskan, kehadiran DPR RI di daerah terdampak bencana merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap instansi teknis yang bertanggung jawab menangani kondisi darurat.

DPR ingin memastikan proses pemulihan masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan serta seluruh kebutuhan korban gempa terpenuhi. Pengawasan juga diperlukan agar bantuan dan berbagai layanan pemerintah dapat diterima masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut Cucun, pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menangani kondisi darurat pascagempa. Karena itu, DPR RI akan memastikan seluruh langkah penanganan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

"Pemerintah juga sudah turun, kita akan mengawasi sejauh mana penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah lihat semua kementerian dan lembaga dikerahkan untuk menangani tanggap darurat bencana ini," kata Cucun yang merupakan Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).

Cucun menambahkan, berbagai bantuan kemanusiaan telah bergerak menuju wilayah terdampak gempa. Ia optimistis penanganan pascagempa akan semakin optimal setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai dilaksanakan.

"Tim Pengawasan sudah meluncur ke lokasi. Kita akan memastikan penanganan bencana di NTT berjalan dengan semestinya," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan BNPB dalam rapat koordinasi virtual dengan DPR RI pada Minggu 16 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, mencapai 53 orang.

Korban meninggal dunia tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni 25 orang di Kabupaten Manggarai, 20 orang di Kabupaten Manggarai Timur, empat orang di Kabupaten Sikka, dua orang di Kabupaten Ende, serta masing-masing satu orang di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Nagekeo.

"Jumlah yang meninggal 53 orang. Ini berkembang terus," ujar Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam rapat koordinasi virtual dengan DPR RI dari NTT.

DPR RI melalui Timwas Bencana berkomitmen terus mengawal penanganan gempa NTT, mulai dari fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan pascabencana.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan, layanan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat terdampak tersalurkan secara efektif dan merata. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, DPR RI berharap penanganan pascagempa di NTT dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan dan masyarakat terdampak segera mendapatkan dukungan untuk kembali memulihkan kehidupan mereka.