Sri Puji Astuti Ungkap Keluhan Warga saat Reses, dari BPJS hingga Posyandu

RRI.CO.ID. Samarinda - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat reses di Kelurahan Mugirejo dan kawasan Kampung Jawa, Samarinda, beberapa waktu lalu. Mulai dari BPJS Kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Sri Puji Astuti mengatakan, persoalan kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan utama yang paling sering disampaikan warga kepadanya selama reses berlangsung.

“BPJS Kesehatan itu masih nomor satu. Lalu beasiswa untuk anak-anak berprestasi dan masyarakat miskin itu masih terus disuarakan,” ujarnya, dikutip pada Kamis, 28 Mei 2026.

Selain persoalan kesehatan dan pendidikan, warga juga banyak menyampaikan keluhan terkait infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, menurut Sri Puji, ada pula persoalan sosial yang mulai menjadi perhatian masyarakat, tetapi belum banyak berani dilaporkan secara terbuka.

Ia menyebut, sebagian warga mengaku resah dengan keberadaan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan mereka, tetapi takut untuk menyampaikan laporan secara langsung.

“Yang masyarakat lihat di lingkungannya, tapi mereka tidak berani bersuara atau melaporkan,” kata Puji.

Tak hanya itu, persoalan kesejahteraan ketua RT juga turut disampaikan warga. Menurut Puji, masyarakat menilai beban kerja RT saat ini semakin banyak, namun tidak sebanding dengan insentif yang diterima.

Keluhan lainnya juga datang dari kader Posyandu yang dinilai belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

“Tugas Posyandu itu banyak, dari lahir sampai meninggal. Tapi masyarakat seperti dilepas begitu saja untuk berpikir dan bekerja sendiri,” ucapnya.

Ia menilai, pemerintah perlu menyiapkan regulasi, pembekalan, hingga dukungan fasilitas yang lebih matang bagi kader Posyandu di tingkat masyarakat.

Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran penting dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius, termasuk terkait insentif yang diterima.

“Yang paling penting sebenarnya juga insentif untuk kader-kader Posyandu,” ujarnya, mengakhiri.