Sidang Paripurna Sempat Diwarnai Protes, Wali Kota Balikpapan Beri Klarifikasi

RRI.CO.ID, Balikpapan - Sidang Paripurna DPRD Kota Balikpapan diwarnai aksi protes dan interupsi dari sejumlah fraksi. Ketegangan dipicu oleh ketidakhadiran sejumlah pejabat eksekutif dalam rapat penting yang membahas penetapan regulasi daerah serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.

Ketidakhadiran para Kepala Dinas tersebut dinilai sempat menghambat proses pengambilan keputusan, hingga pimpinan sidang, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa, terpaksa menskors rapat selama 15 menit.

Menanggapi dinamika tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud memberikan klarifikasi. Ia menegaskan, jajaran kepala dinas tidak hadir karena sedang menunaikan tugas kedinasan yang mendesak di lapangan, dan kehadiran mereka telah diwakilkan oleh pejabat terkait.

"Hadir, hadir. Tidak hadir itu hal biasa karena sudah ada perwakilan. Hal ini juga tidak mengurangi kuorum rapat. Mereka memang sedang menunaikan tugas, terutama dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang harus menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Setelah tugas selesai, mereka langsung menyusul untuk menghadiri rapat paripurna," ujar Rahmad Mas'ud, Senin 18 Mei 2026.

Terkait interupsi dari fraksi gabungan mengenai pembahasan beberapa peraturan daerah (perda), termasuk penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan 2025–2026 dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Anggaran 2026, Rahmad memastikan prosesnya akan tetap berlanjut sesuai mekanisme.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan. Penetapan regulasi tersebut juga mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami mengapresiasi DPRD karena terus bersinergi dengan baik dalam mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Di akhir penjelasannya, Rahmad berharap agar jajaran legislatif dan eksekutif tetap konsisten mengawal program prioritas Kota Balikpapan. Fokus utama pembangunan kota meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyediaan air bersih.

Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas konsistensi dan dukungan penganggaran dari DPRD Balikpapan demi menyukseskan program-program prorakyat tersebut. Setelah sempat diskors, sidang paripurna akhirnya dilanjutkan kembali dan berjalan kondusif hingga selesai.