RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan kemitraan dalam pembangunan kesehatan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam The 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026 di salah satu hotel dil Jakarta, Selasa 15 September 2026.
Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Rabu 16 September 2026, IHPM 2026 mengusung tema “From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation”. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menyelaraskan dukungan para mitra pembangunan dengan agenda transformasi kesehatan Indonesia.
Forum tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari mitra pembangunan, lembaga internasional, filantropi, sektor swasta, serta kementerian dan lembaga terkait. Budi menekankan kemitraan akan memiliki arti apabila mampu menghasilkan perbaikan nyata bagi masyarakat.
“The distance between partnership and impact is delivery. Kemitraan hanya berarti jika diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat, ketika anak mendapatkan vaksin, ibu dapat melahirkan dengan aman, TBC terdeteksi lebih awal, dan layanan kesehatan berkualitas tersedia bagi setiap masyarakat Indonesia,” ujar Budi.
Budi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Sementara itu, harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Untuk mencapai target tersebut, penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Penguatan layanan primer dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan dan revitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas dan Posyandu. Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan sekitar 300.000 kit antropometri ke Posyandu dan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke Puskesmas.
Pemerintah juga akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan perangkat sinar-X (X-ray) untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC), sekaligus memperluas penggunaan teknologi diagnosis molekuler.
Upaya promotif dan preventif turut diperkuat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pada tahun pertama pelaksanaannya, program tersebut telah menjangkau sekitar 70 juta orang. Hingga Agustus 2026, cakupan CKG mencapai sekitar 88 juta orang dan pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 130 juta orang sepanjang tahun ini.
Hasil skrining menunjukkan masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi salah satu perhatian penting. Kedua kondisi tersebut berkaitan dengan risiko berbagai penyakit tidak menular sehingga perlu ditangani melalui upaya pencegahan dan deteksi dini.
“Kalau kita ingin memperpanjang usia harapan hidup, cara yang paling murah adalah menjaga masyarakat tetap sehat, bukan menunggu mereka sakit kemudian mengobatinya,” kata Budi.
Untuk mempercepat transformasi kesehatan, pemerintah membutuhkan dukungan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini, terdapat 108 mitra pembangunan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Namun, berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), masih terdapat kesenjangan pembiayaan atau funding gap sekitar Rp472,2 triliun. Budi menekankan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kemitraan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu terbuka mengenai prioritas pembangunan, hasil yang dicapai, dampak program, serta penggunaan pembiayaan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan dukungan kemitraan memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.
“Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil, dampak, dan penggunaan pembiayaan. Kita harus bergerak dari partnership menuju impact,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....