Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan Laut di Perbatasan Timur

RRI.CO.ID, Kupang - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 7 Agustus 2026.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan personel Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan yang memiliki posisi strategis.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meninjau langsung kesiapan armada patroli serta fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu basis penting pengawasan laut di kawasan timur Indonesia.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa 11 Agustus 2026, Purbaya mengatakan tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks membutuhkan penguatan kapasitas operasional secara berkelanjutan.

“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.

PSO Bea Cukai Kupang memiliki peran strategis karena berada di jalur pelayaran antarpulau dan berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste serta perairan Australia.

Letak geografis tersebut menjadikan pengawasan laut penting untuk menjaga kelancaran arus perdagangan sekaligus mencegah berbagai potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam menjalankan tugasnya, PSO Bea Cukai Kupang tidak bekerja sendiri. Pengawasan dilakukan melalui patroli terpadu bersama TNI Angkatan Laut, Polairud, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Selain menjalankan fungsi pengawasan, armada Bea Cukai juga berperan memantau wilayah perairan serta mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR) ketika terjadi situasi darurat di perairan NTT.

Penguatan pengawasan laut dilakukan melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Operasi tersebut didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan dari PSO Bea Cukai Kupang. Wilayah pengawasannya mencakup perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia-Timor-Leste.

Sepanjang 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi dengan melibatkan dua armada patroli.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, serta kapal nelayan.

Salah satu operasi berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 dengan menggunakan Kapal Patroli BC 20010. Dalam operasi tersebut, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan serta melakukan pemeriksaan terhadap tiga sarana pengangkut.

Menkeu menilai kehadiran aparat secara konsisten di wilayah perairan strategis sangat penting untuk mempersempit ruang gerak aktivitas penyelundupan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan.

“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” katanya.

Ke depan, penguatan pengawasan laut akan diarahkan pada modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan intelijen, serta perluasan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memastikan pengawasan kepabeanan dan cukai berjalan efektif dan adaptif, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan serta optimalisasi penerimaan negara.