RRI.CO.ID, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi tantangan besar dalam rangka mencapai target swasembada pangan melalui program cetak sawah yang digalakkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, apakah langkah ini akan mencetak sejarah yang membanggakan atau justru menambah masalah baru bagi pertanian di Kaltim?

"Cetak sejarah atau cetak masalah?" pertanyaan ini dilontarkan dengan tegas oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan RPTA CSR 2025, SID 2026, dan percepatan kontrak konstruksi CSR di kantor Dinas Pertanian Provinsi Kaltim.

Rapat yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri (Tin Latifah) dan Direktur Irigasi LIP (Liferdi), dihadiri oleh Tim Inspektorat III Itjen Kementan penanggung jawab kegiatan swasembada pangan dan Brigade pangan baik yang di Provinsi maupun yang ada di kabupaten Kota, BWS Samarinda, PU Kaltim , BRMP Kaltim serta pelaksana SID.

Sebagai langkah strategis, cetak sawah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan pertanian di Kaltim dan mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional. Dalam rapat tersebut, masing-masing penanggung jawab menyampaikan progres, target, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Salah satu perhatian utama dalam program ini adalah waktu yang terbatas. Tin Latifah, selaku Staf Ahli Menteri, menegaskan bahwa program ini harus selesai pada akhir Maret. Untuk itu, semua pihak diharapkan untuk mencari solusi atas masalah yang belum teratasi. "Target yang belum tercapai harus segera diselesaikan dengan justifikasi yang detail agar tidak menjadi hambatan lebih lanjut," ujar Tin Latifah.

Dalam hal ini, Inspektur Jenderal (Bambang) dan timnya menyampaikan pentingnya keberhasilan program tidak hanya dari sisi pelaksanaan tetapi juga dari sisi administrasi yang harus tertib. "Program CSR ini bukan hanya tentang sukses di lapangan, tetapi juga harus ditopang oleh administrasi yang jelas dan tertib," ucap Bambang. Tim Inspektorat akan melakukan pengawalan serta pendampingan selama sepuluh hari di Kalimantan Timur untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan rencana.

Selain itu, diingatkan pula bahwa sasaran sarana dan prasarana (saspras) yang telah diajukan agar tiba tepat waktu. Keterlambatan pengiriman atau ketidaktepatan saspras dapat menghambat jalannya proyek cetak sawah ini. Liferdi, selaku penanggung jawab wilayah Kaltim, mengungkapkan bahwa suksesnya program ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat.

Namun, meskipun ada optimisme dari beberapa pihak, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketersediaan lahan yang sesuai untuk program cetak sawah. Beberapa daerah yang dipilih untuk pengembangan pertanian masih memiliki kendala dalam hal irigasi dan aksesibilitas yang sulit. Hal ini menambah keraguan akan keberhasilan jangka panjang dari program ini.

Masyarakat lokal, meskipun ada yang mendukung, juga memiliki kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan sosial. Bagi sebagian petani, program ini mungkin memberikan kesempatan untuk meningkatkan hasil panen, tetapi ada juga yang khawatir jika perubahan yang dilakukan akan merusak ekosistem yang sudah ada. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Akhirnya, meskipun ada berbagai tantangan, keyakinan akan tercapainya swasembada pangan tetap ada. Semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, berharap dapat menyelesaikan program cetak sawah dengan sukses.