KBRN, Samarinda: Dalam memperkuat program percepatan optimalisasi lahan (OPLAH) dan meningkatkan produksi pertanian di wilayah Kutai Timur, digelar pertemuan kesepakatan tanam antara Brigade Pangan Bravo Sejahtera dan kelompok tani di Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pertemuan ini berlangsung di Balai Desa Tanah Abang dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari kepala desa, perwakilan kelompok tani (Poktan dan Gapoktan), penyuluh pertanian lapangan, hingga Tim Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur.

Kepala Desa Tanah Abang, Rah Gigih Prasojo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Brigade Pangan sebagai mitra strategis dalam percepatan OPLAH. Ia menekankan pentingnya adanya titik temu antara kebutuhan petani dan keterbatasan modal yang dihadapi oleh Brigade Pangan Bravo Sejahtera (BP Bravo Sejahtera), terutama dalam hal pembiayaan kegiatan tanam.

Sementara itu, Sundari dari BRMP Kaltim menegaskan bahwa pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan dari Kementerian Pertanian harus dilakukan secara adil dan transparan. Menurutnya, kesepakatan bagi hasil antara petani dan Brigade Pangan harus menguntungkan kedua belah pihak agar kegiatan pertanian berkelanjutan bisa tercapai.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme kerja sama antara Brigade Pangan dan petani. Selain pembahasan teknis terkait biaya tanam, distribusi kerja, dan operasional alat, pertemuan juga diarahkan untuk menyusun jadwal tanam yang realistis sesuai kondisi lahan dan kesiapan kelompok tani.

Pentingnya penguatan peran generasi muda dalam sektor pertanian juga menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut. Dengan adanya bantuan alsintan, diharapkan pemuda tani dapat lebih termotivasi dalam mengelola usaha tani modern yang produktif dan efisien.

Pertemuan ini akan menjadi agenda rutin dalam rangka evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan OPLAH di Long Mesangat. Melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif, risiko kegagalan dalam pengelolaan lahan diharapkan dapat ditekan, sehingga program peningkatan Indeks Pertanaman (IP), dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun dapat terwujud.