RRI.CO.ID, Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kalimantan Timur memastikan sistem keberangkatan jemaah haji tetap mengacu pada nomor porsi sebagai dasar antrean. Mekanisme tersebut diterapkan untuk menjaga transparansi sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon jemaah.

Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Timur, Taty Suryani, mengatakan urutan keberangkatan ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran calon jemaah. Dengan sistem tersebut, jemaah yang lebih dahulu memperoleh nomor porsi akan diprioritaskan berangkat sesuai ketersediaan kuota.

"Siapa yang lebih dulu mendaftar, maka sesuai urutan akan lebih dulu diberangkatkan," ujarnya kepada rri.co.id, Sabtu, 11 Juli 2026.

Taty menjelaskan, mekanisme tersebut juga berlaku apabila terdapat jemaah yang batal berangkat karena meninggal dunia maupun alasan lainnya. Menurutnya, kuota yang kosong tidak dapat dialihkan secara bebas, melainkan tetap diberikan kepada calon jemaah berikutnya sesuai urutan nomor porsi.

"Tidak bisa digantikan secara sembarangan, tetap sesuai nomor urut porsi," katanya.

Ia menambahkan, kepastian penerapan sistem nomor porsi menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan sistem tersebut, seluruh calon jemaah memiliki kepastian mengenai posisi antrean berdasarkan data yang tercatat secara resmi.

Selain itu, Kanwil Kemenhaj Kaltim terus melakukan pembaruan data calon jemaah, termasuk proses pelunasan biaya haji dan pemanggilan jemaah yang akan berangkat. Pembaruan data dinilai penting agar informasi keberangkatan dapat disampaikan lebih awal sehingga calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.

"Data yang lebih valid akan memudahkan pelayanan dan mengurangi kendala ketika memasuki masa keberangkatan," ujarnya.

Sistem nomor porsi telah menjadi mekanisme nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dengan masa tunggu yang cukup panjang di berbagai daerah, transparansi pengelolaan antrean menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan haji.