RRI.CO.ID, Balikpapan – Peralihan kelembagaan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah pada 2026 membawa dinamika baru di daerah, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Kondisi ini mulai dirasakan di Embarkasi Balikpapan yang tetap harus menjaga kualitas layanan di tengah masa adaptasi.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Balikpapan, H. Suharto, mengungkapkan bahwa perubahan struktur kelembagaan berdampak pada keterbatasan tenaga di lapangan. “Memang ada kendala pada SDM saat masa transisi ini. Kita merasakan kekurangan tenaga setelah perpindahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya kepada rri.co.id, Minggu 3 Mei 2026 di Balikpapan.

Ia menjelaskan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga penyesuaian sistem kerja dan pola koordinasi baru antarinstansi. Meski demikian, pelayanan kepada jemaah tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kami tetap menjalankan tugas dengan maksimal karena pada prinsipnya kami adalah pelayan jemaah. Jadi tidak boleh ada pelayanan yang terganggu,” katanya.

Upaya saling mendukung antarpetugas di lapangan menjadi strategi utama dalam menjaga kelancaran operasional haji di embarkasi. Seluruh unsur yang terlibat terus memperkuat koordinasi agar setiap tahapan layanan tetap berjalan sesuai standar.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah mulai melakukan langkah penguatan SDM secara nasional. Salah satunya dengan membuka seleksi mutasi masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2026 sebanyak 453 formasi yang diperuntukkan bagi PNS dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: PENG-6/SJ/2026 tanggal 1 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan SDM sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Seleksi mutasi ini menjadi kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan karier sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah,” ujarnya dalam keterangan resmi. Ia juga memastikan seluruh tahapan berlangsung bersih serta bebas dari praktik pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Langkah rekrutmen ini dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan baru, termasuk menjawab tantangan kekurangan SDM yang dirasakan di berbagai daerah. Selain itu, komitmen pembangunan Zona Integritas juga terus didorong guna menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap layanan haji.

Suharto menambahkan, meskipun masih dalam fase penyesuaian, operasional haji di Embarkasi Balikpapan sejauh ini berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan tetap dapat berfungsi di tengah perubahan struktur kelembagaan. “Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala berarti, pelayanan tetap berjalan baik,” ujarnya.

Dengan adanya penguatan SDM melalui kebijakan nasional tersebut, diharapkan proses transisi kelembagaan dapat berjalan lebih optimal ke depan. Ketersediaan tenaga yang memadai dan profesional menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.