RRI.CO.ID, Samarinda – Menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah skema mitigasi guna memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Langkah ini diambil di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan haji.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur, Mohlis Hasan, menyampaikan pemerintah akan menerapkan skema murur dan tanazul sebagai solusi untuk mengurai kepadatan jemaah di titik-titik krusial.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah telah menginstruksikan pendataan calon jemaah haji, khususnya yang tergolong lanjut usia (lansia) dan jemaah dengan risiko tinggi (risti) dari sisi kesehatan.
“Pendataan ini penting sebagai dasar penerapan skema murur dan tanazul, guna mengurangi kelelahan serta menghindari penumpukan jemaah,” ujar Mohlis, dikutip Senin 6 April 2026.
Ia menjelaskan, skema murur memungkinkan jemaah, terutama lansia dan risti, tidak perlu bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Jemaah cukup singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mina.
Langkah tersebut dinilai efektif untuk mengurangi kepadatan sekaligus meminimalkan risiko kelelahan pada jemaah.
Sementara itu, skema tanazul diperuntukkan bagi jemaah yang menempati pemondokan dengan jarak cukup jauh, seperti di zona lima. Dalam skema ini, jemaah yang telah melaksanakan lontar jumrah tidak kembali ke tenda di Mina, melainkan langsung menuju hotel yang lebih dekat dengan area Jamarat.
“Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempuh jarak jauh kembali ke tenda, sehingga lebih efisien dan aman, terutama bagi lansia dan jemaah risti,” katanya.
Mohlis menambahkan, jadwal keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Balikpapan tetap berjalan sesuai rencana. Kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 26 April 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....