KBRN, Mahulu: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya mediasi terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Tri Pariq Makmur dan pihak perusahaan. Mediasi ini digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merasa hak atas tanahnya dilanggar oleh aktivitas perusahaan.

‎Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah daerah selalu berperan sebagai mediator dalam setiap konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari mediasi ini untuk menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak.

‎“Pemerintah terus mendorong agar perusahaan melaksanakan sistem plasma kepada masyarakat pemegang SHM. Atau jika tidak memungkinkan, bisa memberikan bagian hasil usaha (SHU) melalui Koperasi Merah Putih yang ada di daerah tersebut,” ujar Agustinus, Jumat (29/8/2025).

‎Menurutnya, sistem plasma atau pembagian SHU dapat menjadi bentuk keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal yang telah lama menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Ia menambahkan bahwa keterlibatan koperasi merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui wadah yang sah dan terorganisir.

‎"Diantara sekian banyak poin solusi yang kita tawarkan, semoga ada yang bisa disepakati para pihak agar permasalahan bisa segera terselesaikan," katanya.

‎Masyarakat Desa Tri Pariq Makmur sendiri berharap mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil. Beberapa perwakilan warga menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan perusahaan selama hak warga diakui dan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hasil kebun sawit.

‎Pemkab Mahulu berkomitmen untuk terus mengawal proses mediasi hingga tuntas. Agustinus menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan harus mengedepankan asas musyawarah, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat.