KPK Ingatkan ASN Samarinda, Korupsi Kecil Bisa Jadi Kebiasaan

RRI.CO.ID, Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Samarinda untuk mewaspadai potensi korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik. Praktik tersebut dapat muncul dalam interaksi sehari-hari antara aparatur pemerintah dengan masyarakat.

Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Epi Handayani, menjelaskan salah satu bentuk yang perlu diwaspadai adalah petty corruption. Bentuk korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau petty corruption itu adalah korupsi yang kecil, penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Ini kaitannya dengan layanan publik, layanan di kelurahan, kemudian di kecamatan,” kata Epi pada Selasa 11 Agustus 2026.

Menurut Epi, puskesmas dan sejumlah layanan pemerintah lainnya juga memiliki potensi yang perlu diperhatikan dalam penguatan integritas. Karena itu, setiap aparatur diminta memastikan pelayanan diberikan sesuai prosedur tanpa adanya permintaan atau pemberian imbalan di luar ketentuan.

Epi mengaitkan hal tersebut dengan hasil penilaian terhadap sejumlah indikator pencegahan korupsi di Samarinda. Menurutnya, masih terdapat indikator dengan nilai yang perlu diperbaiki, termasuk pelayanan publik dan sektor kesehatan.

"Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berdampak terhadap kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Pelayanan yang transparan, mudah diakses, dan sesuai aturan menjadi salah satu bentuk pencegahan korupsi dari tingkat paling dasar," ujar Epi.

Epi mengajak ASN untuk tidak menganggap praktik kecil sebagai sesuatu yang wajar hanya karena sudah berlangsung lama. Menurutnya, perubahan budaya antikorupsi harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat semakin dipersempit.