KBRN, Samarinda: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Pesan itu disampaikan pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, Kepala Puskesmas, serta Pengukuhan Kepala Sekolah di GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Senin (29/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak tujuh pejabat eselon II resmi dilantik untuk mengisi posisi strategis. Mereka meliputi Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, 230 pegawai menduduki jabatan administrator dan pengawas, tujuh pegawai menjadi pejabat nasional, tujuh kepala puskesmas, dan 78 kepala sekolah turut dikukuhkan.

Andi Harun menekankan bahwa seluruh proses seleksi telah mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan promosi dan rotasi jabatan dilakukan dengan sistem merit, tanpa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). “Tidak ada sedikit pun unsur KKN. Semua berbasis merit system,” ucapnya di hadapan ratusan undangan.

Wali kota memberi tenggat satu tahun bagi pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja nyata. “Kalau tidak membawa perubahan, jabatan akan kami evaluasi dan bisa kami cabut,” ujarnya. Andi juga meminta seluruh pejabat segera beradaptasi dan bergerak cepat melanjutkan program yang telah dirintis. “Orientasi dua bulan cukup, setelah itu gas, tapi tetap terukur,” katanya.

Komitmen antikorupsi itu sejalan dengan misi ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Selain isu integritas, Andi Harun mengingatkan agar para pejabat menjauhi narkoba dan gratifikasi.

“Kalau ada yang coba-coba mendekatkan diri ke narkoba, langsung lapor,” ujarnya. Ia menegaskan pengawasan kinerja akan diperketat, termasuk untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi unit kerja masing-masing dalam waktu satu tahun.

Pelantikan besar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan responsif. Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, akan terus menata birokrasi dengan memberi ruang bagi generasi muda dan perempuan agar kebijakan publik menjadi lebih inklusif dan inovatif. (Zulfikar)