KBRN, Tenggarong: Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi: Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini digelar pada akhir pekan lalu, di salah satu hotel di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra kabupaten/kota, para Kepala DPMPD kabupaten, serta perwakilan dari sejumlah SKPD Provinsi, seperti BPSDM, Diskominfo, Dispora, juga turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim.

Hadir pula para pendamping desa tingkat provinsi dan kabupaten, serta tiga kepala desa tertinggal, yakni Kampung Deraya, Kampung Gerunggung, dan Kampung Tanjung Soke, yang semuanya berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim, M. Syirajuddin, hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menyoroti masih adanya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama di wilayah barat, yakni Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

“Transformasi pembangunan desa perlu disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029,” ujar Syirajuddin yang akrab disapa Iyad.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, memaparkan materi bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Indeks Desa.

Puguh menjelaskan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Menurutnya, ada enam komponen dasar yang diukur dalam indeks desa, yaitu Layanan dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata kelola pemerintahan desa. Adapun lima tingkatan status desa meliputi: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Pada tahun 2025, dari 841 desa di Kalimantan Timur, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Namun, masih terdapat tiga desa (0,36%) berstatus tertiggal.

Status desa maju mendominasi dengan 347 desa (41,26%), disusul desa mandiri sebanyak 257 desa (30,56%), dan desa berkembang sebanyak 234 desa (27,82%).

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, yang juga bertindak sebagai narasumber, membahas Percepatan Realisasi dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2025. Ia menyebut penyaluran dana desa tahun ini masih belum menggembirakan. Dari pagu sebesar Rp810 miliar, baru Rp544 miliar (67%) yang tersalur.

“Kami minta para Kepala DPMPD atau DPMK kabupaten untuk berperan aktif mendorong percepatan penyaluran dana desa,” ujar Aswanda.

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Biro Kesra, Dasmiah, para kepala kampung menyampaikan berbagai kendala di lapangan.

Syachrani (Kepala Kampung Deraya) dan Rachman (Kepala Kampung Gerunggung) mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan status kampung dari tertinggal menjadi berkembang telah sering dilakukan, namun hasilnya belum optimal.

“Diskusi dan rapat sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Desa tidak berdaya karena masalah jalan memerlukan biaya ratusan miliar, listrik belum ada, bahkan di Kampung Gerunggung bangunan sekolah dasar pun belum tersedia,” ujar keduanya.

Niko Herlambang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Penajam Paser Utara, menanggapi bahwa permasalahan status lahan menjadi faktor penting. Ia mencontohkan perjuangan Pemkab PPU dalam mengubah status tanah kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya nonkehutanan (KBNK).

“Yang paling krusial adalah di Kementerian Kehutanan. Perlu pertemuan khusus melibatkan Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah, Pemkab PPU berhasil mengenklave kawasan hutan seluas delapan ribu hektare,” ujar Niko.

Sementara itu, Jauhar Efendi, perwakilan Kepala BPSDM Kaltim, mengusulkan agar dilakukan pertemuan khusus yang dipimpin Gubernur Kaltim, melibatkan para pemangku kepentingan termasuk Bupati Kutai Barat, Dinas Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memastikan status lahan masyarakat serta mendorong pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik di desa-desa tertinggal.