KBRN, Samarinda : Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 kembali menjadi refleksi besar bagi wajah pendidikan Indonesia. Di balik semangat pemerataan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah pelosok negeri.

Dwi Rahmat Fadzar, seorang guru yang mengabdi di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menjadi satu dari sekian banyak pengajar yang menyuarakan ketimpangan tersebut.

“Kalau ngomongin tantangan sih ya yang pertama itu jelas fasilitas. Fasilitas kan enggak selengkap yang ada di kota gitu. Tapi perlahan-lahan mulai dilengkapi bantuan dari pemerintah juga lagi jor-joran gitu memberikan bantuan fasilitas dari sarana dan prasaran gitu,” ujarnya saat menjadi narasumber Obrolan SPADA Pro 2 RRI Samarinda Jum’at, 2 Mei 2025

Selain fasilitas, yang menjadi kendala besar menurutnya juga soal kesadaran masyarakat terutama orang tua murid yang masih sering menyepelekan pendidikan dari rumah.

“Sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah untuk mengajak orang tua sama-sama punya peran penting gitu. Karena sering saya sampaikan ketika rapat orang tua gitu kan, bahwa yang punya tugas mendidik itu bukan cuma guru gitu kan. Kita hanya ketemu peserta didik kita mulai dari jam 7.15 sampai jam 12.30 gitu. selebihnya mereka ada di rumah. Nah, bagaimana kemudian para orang tua memberikan pendidikan yang baik gitu di luar daripada pendidikan formal yang ada di sekolah. Nah, itu yang sekarang lagi saya ini lagi saya gembor-gemborkan gitu. Ayo dong kita sama-sama gitu. Ini demi masa depan desa, masa depan bangsa gitu loh. Biar desanya makin maju juga kan ya,” tuturnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah guru di daerahnya. Kondisi ini memperlihatkan realitas dari salah satu penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Data dari laman setneg.go.id menunjukkan, ada lima penyebab utama ketimpangan pendidikan di Indonesia, yakni :

1. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang memadai.

2. Kondisi geografis yang menyulitkan, terutama di wilayah pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau lewat jalur laut.

3. Hambatan sosial dan budaya yang menganggap pendidikan belum prioritas.

4. Keterbatasan jumlah guru, sehingga satu guru merangkap mengajar berbagai mata pelajaran.

5. Distribusi guru berkualitas yang tidak merata lebih banyak ditemukan di kota daripada di desa.

Fenomena ini juga terjadi di wilayah perbatasan seperti Entikong, Kalimantan Barat, dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Infrastruktur seperti listrik, internet, dan akses transportasi yang buruk makin memperburuk ketertinggalan. Selain itu, seringnya pergantian kurikulum nasional yang mengikuti kebijakan menteri pendidikan tiap periode kabinet memperlambat adaptasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Meski begitu, Rahmat tetap menunjukkan semangat luar biasa. Ia tak hanya mengajar anak-anak sekolah dasar, tetapi juga mendampingi remaja desa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Saya juga enggak enggak berhenti di siswa-siswa sekolah dasar, tapi beberapa adik-adik yang sudah apa namanya SMA gitu yang sudah mau lulus. Ada saya juga berikan saran itu kalau misalkan memang pengin kuliah nanti kita bantu gitu. Dari proses apa segala macam. Jadi pada mereka harus tau itu bahwa kuliah itu memang sepenting itu gitu loh.” katanya.

Di momen Hardiknas 2025 ini, Rahmat menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih memperhatikan guru – guru honorer sebagai ujung tombak masa depan bangsa.

“Semoga guru honorer cepat diangkat. Itu saja. Karena guru adalah ujung tombak masa depan bangsa. Kalau gurunya sejahtera, pendidikan kita juga akan lebih baik,” pungkasnya.

Kisah Rahmat adalah cerminan perjuangan ribuan guru di pelosok negeri yang walaupun berhadapan dengan berbagai tantangan, mereka tetap menjadi garda depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.