DJPb Kaltim: Kinerja Fiskal Daerah Masih Solid, Pendapatan Negara Naik 19,64 Persen

RRI.CO.ID, Samarinda - Kinerja fiskal Kalimantan Timur hingga akhir Juni 2026 menunjukkan capaian yang positif dan masih solid. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, Tjahjo Purnomo.

Ia mejelaskan, sejumlah komponen mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Salah satunya, pendapatan negara yang tercatat mencapai Rp11,73 triliun atau 26,72 persen dari target APBN sebesar Rp43,88 triliun.

"Pendapatan Negara di Kalimantan Timur mencapai Rp11,73 triliun atau 26,72 persen dari target sebesar Rp43,88 triliun, naik 19,64 persen (y-on-y). Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak dalam negeri yang mencapai Rp8,53 triliun tumbuh 25,36 persen (y-on-y) sebagai efek dari penurunan restitusi pajak," ujar Tjahjo, dalam keterangan resmi yang diterima RRI.co.id, Jumat, 24 Juli 2026.

Selain itu, pihaknya mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh positif. Hingga akhir Juni 2026, realisasinya mencapai Rp1,71 triliun atau meningkat 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tjahjo mengungkapkan, kenaikan tersebut didorong oleh bea keluar yang meningkat 20,58 persen seiring naiknya harga referensi crude palm oil (CPO).

Lebih lanjut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang baik. Realisasinya mencapai Rp1,48 triliun atau 67,17 persen dari target dan tumbuh 6,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meningkat sebesar 6,41% (y-on-y), yang disebabkan oleh peningkatan pada komponen PNBP Lainnya yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan," kata Tjahjo.

Dari sisi belanja, sambungnya, Belanja Pemerintah Pusat juga mencatat pertumbuhan. Hingga akhir Juni 2026, realisasinya mencapai Rp9,04 triliun atau 50,70 persen dari pagu. Hal itu menandakan peningkatan 5,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mendukung infrastruktur IKN," ucap Tjahjo, menjelaskan.

Belanja pegawai, lanjutnya, juga sudah terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 65,26% dari pagu, sedangkan belanja barang terealisasi sebesar Rp1,48 triliun atau 38,86% dari pagu.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun terus berjalan. Hingga akhir Juni 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp2,13 triliun kepada 26.962 debitur. Adapun pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp35,58 miliar dan telah dimanfaatkan oleh 5.663 debitur.

Di tengah capaian tersebut, Tjahjo mengakui masih terdapat beberapa komponen yang mengalami perlambatan. Misalnya, penerimaan bea masuk tercatat turun 18,01 persen dibandingkan tahun lalu akibat berkurangnya impor kawat, kabel, dan konduktor listrik berisolasi lainnya.

Realisasi Belanja Negara yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) juga masih mengalami perlambatan 13,93 persen secara tahunan. Hingga akhir Juni 2026, realisasinya baru mencapai Rp19,66 triliun atau 49,26 persen dari pagu sebesar Rp39,90 triliun.

"Kemudian pada komponen Transfer ke Daerah, penyaluran mencapai Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu. Meski begitu, realisasi tersebut masih turun 25,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Tjahjo.

Adapun penyaluran TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,10 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,99 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp1,34 triliun, DAK Fisik Rp4,73 miliar, serta Dana Desa Rp171,02 miliar.

Walaupun terdapat beberapa perlambatan, Tjahjo mengatakan secara keseluruhan capaian hingga akhir Juni 2026 menunjukkan keadaan fiskal di Kalimantan Timur masih tumbuh kuat. Ia menilai, APBN tetap berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha.

"Fiskal kita menunjukkan performa yang solid dan resilien, dan menunjukkan komitmen belanja negara yang efektif untuk mengawal pembangunan infrastruktur strategis dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui KUR dan UMi," ujar Tjahjo, mengakhiri.