Belanja APBN di Kaltim Capai Rp5,04 Triliun hingga Februari 2026

RRI.CO.ID, Samarinda – Realisasi belanja APBN di Kalimantan Timur hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen dari total pagu anggaran Rp40,99 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur, Tjahjo Purnomo, mengatakan realisasi belanja tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Realisasi belanja APBN sampai Februari mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen dari pagu. Ini meningkat 5,89 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Tjahjo, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DJPb Kaltim, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, belanja APBN terdiri dari dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Belanja pemerintah pusat hingga Februari telah terealisasi Rp1,68 triliun atau 8,92 persen dari pagu yang ditetapkan. Angka tersebut meningkat 6,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Tjahjo, belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja modal. “Belanja modal mencapai sekitar Rp810 miliar, kemudian belanja pegawai Rp0,61 triliun dan belanja barang Rp0,25 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, penyaluran TKD mencapai Rp3,35 triliun atau 15,20 persen dari pagu yang ditetapkan. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 6,59 persen secara tahunan.

Selain itu, penyaluran belanja fungsi pemerintahan didominasi sektor pelayanan umum sebesar Rp3,40 triliun.

Sektor ekonomi menjadi fungsi belanja terbesar berikutnya dengan nilai Rp0,97 triliun.

Dengan demikian, realisasi belanja APBN di Kalimantan Timur hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh belanja pemerintah pusat serta penyaluran TKD yang terus berjalan pada awal tahun anggaran.

Melalui penyerapan anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus mendorong berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah, mulai dari sektor pelayanan umum hingga kegiatan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.