‎‎KBRN, Mahulu: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmen dalam mendukung penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen transaksi non-tunai yang efisien, aman, dan akuntabel. Penerapan KKPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat tata kelola keuangan daerah secara profesional dan tepat sasaran.

‎Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan menjadi upaya untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang selaras terkait penggunaan KKPD. Langkah ini dinilai penting agar setiap satuan kerja dapat mengimplementasikan sistem keuangan non-tunai dengan standar yang sama.

‎Asisten III Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebut bahwa penerapan KKPD sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong digitalisasi transaksi di sektor pemerintahan. Sistem ini dinilai mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dan mempercepat proses administrasi pembayaran berbagai kebutuhan operasional daerah.

‎"Kita optimistis penerapan KKPD secara menyeluruh akan membawa manfaat jangka panjang, baik dari sisi efisiensi waktu maupun peningkatan akurasi laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang modern menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Tening, Jumat (15/8/2025).

‎Dengan adanya keselarasan pemahaman dan kapasitas seluruh perangkat daerah, Pemkab Mahakam Ulu berharap KKPD dapat diimplementasikan tanpa kendala berarti. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem transaksi non-tunai ini.