KBRN, Samarinda : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang rutin dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap pekan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (28/4/2025) pagi.

Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk aktif turun ke lapangan guna melakukan pengecekan situasi pasar, termasuk harga dan ketersediaan stok kebutuhan pokok.

"Pemda harus memahami permasalahan di daerah masing-masing dan menetapkan target yang jelas dalam mencari solusi atas setiap persoalan yang timbul," tegas Tomsi Tohir.

Usai mengikuti rakor nasional tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Isfihani, langsung memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tingkat Kota Samarinda. Ia didampingi Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Samarinda, Yuyum Puspitaningrum.

Dalam arahannya, Isfihani menegaskan pentingnya keterlibatan aktif semua lembaga, badan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung ke lapangan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penanganan inflasi.

"Data yang dikumpulkan bukan hanya untuk memenuhi laporan kepada pemerintah pusat, tetapi lebih dari itu, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan langkah konkret mengatasi inflasi di daerah," ujarnya.

Isfihani juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki sumber penyebab inflasi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan tinjauan rutin di lapangan untuk mengetahui kondisi harga, ketersediaan stok, serta komoditas penyumbang inflasi.

Dalam kesempatan yang sama, Yuyum Puspitaningrum menambahkan bahwa pengumpulan informasi dari para petani dan pelaku usaha komoditas lokal sangat penting.

"Jika hasil panen tidak terserap pasar, Pemkot Samarinda melalui OPD terkait dapat mengambil langkah penyelamatan dengan menyerap stok tersebut," kata Yuyum.

Ia juga mengingatkan OPD terkait untuk terus memantau perkembangan program pemberdayaan masyarakat, misalnya BUM-RT di bidang budidaya ikan, yang hasil produksinya berpotensi diserap oleh Pemkot Samarinda untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di pasar. (MAF/KMF-SMR)